Inggris Kecam Israel Bangun 19 Permukiman Baru di Tepi Barat

Ntvnews.id, London - 
Pemerintah Inggris melontarkan kecaman keras terhadap keputusan Israel yang menyetujui pembangunan 19 permukiman Yahudi baru di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Dilansir dari Reuters, Selasa, 23 Desember 2025, Menteri Inggris untuk Urusan Timur Tengah, Hamish Falconer, menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan berpotensi mengganggu stabilitas kawasan dalam jangka panjang.

Melalui pernyataan di platform X, Falconer menyatakan bahwa keputusan kabinet Israel itu akan memperburuk kondisi keamanan sekaligus merusak peluang tercapainya perdamaian. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas pengesahan rencana pembangunan permukiman baru di Tepi Barat oleh Kabinet Israel.

Baca Juga: Israel Gelar Penangkapan Besar-besaran di Tepi Barat, Hampir 100 Warga Palestina Ditahan

Di sisi lain, Menteri Keuangan Israel yang berhaluan sayap kanan, Betzalel Smotrich, menyebut persetujuan terbaru ini membuat total jumlah lokasi permukiman baru yang disetujui dalam beberapa tahun terakhir meningkat menjadi 69 titik.

Ancaman terhadap Rencana Perdamaian

Anggota pasukan Israel terlihat selama operasi militer di Ramallah, Tepi Barat tengah, 16 September 2025. (ANTARA/Ayman Nobani/Xinhua.) (Antara)

Falconer memperingatkan bahwa perluasan permukiman Israel berisiko menggagalkan Rencana 20 Poin yang diusung Presiden Donald Trump untuk mengakhiri konflik di Gaza.

Ia menekankan bahwa perdamaian dan keamanan jangka panjang hanya bisa dicapai melalui Solusi Dua Negara, dengan berdirinya negara Palestina yang berdaulat berdampingan dengan Israel.

Data otoritas Palestina mencatat bahwa sejak Oktober 2023, pasukan Israel dan pemukim ilegal dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 1.102 warga Palestina di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur. Selain korban jiwa, hampir 11.000 orang dilaporkan mengalami luka-luka dan sekitar 21.000 lainnya ditahan.

Baca Juga: Indonesia dan Deretan Negara Lain Kutuk Langkah Israel Klaim Kedaulatan atas Tepi Barat

Secara terpisah, Mahkamah Internasional (ICJ) dalam opini hukumnya pada Juli lalu menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina melanggar hukum internasional. ICJ juga menyerukan agar seluruh permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur dievakuasi.

Sebelumnya, Smotrich juga telah menyetujui rencana pembangunan 3.600 unit rumah permukiman baru di Yerusalem Timur yang diduduki. Ia menyebut proyek tersebut sebagai basis strategis untuk memperkuat kendali Israel dan melindungi Yerusalem dari arah timur.

Smotrich menegaskan bahwa kebijakan ekspansi permukiman merupakan bagian dari strategi Israel dalam memperkuat kontrol atas wilayah pendudukan Palestina.