Presiden Prabowo Subianto (kiri) memberi arahan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 15 Desember 2025. ANTARA/Fathur Rochman (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk bertindak tegas terhadap anggota yang terbukti terlibat maupun melindungi praktik penyelundupan sumber daya alam serta berbagai aktivitas ilegal yang merugikan negara.
Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara serius dan tanpa kompromi, terutama terhadap aparat yang menyalahgunakan kewenangan.
"Saya harap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini dan juga kegiatan-kegiatan ilegal, pelanggaran hukum. Ini harus kita hadapi dengan serius," kata Prabowo.
Presiden menekankan bahwa pengelolaan sumber daya nasional masih menghadapi tantangan besar akibat kebocoran yang terus terjadi, mulai dari pembalakan liar, pertambangan ilegal, hingga penyelundupan berbagai komoditas.
Kepala Negara menyebutkan bahwa pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya, termasuk melibatkan kekuatan TNI dan Polri, untuk menutup kebocoran tersebut. Namun demikian, pelanggaran hukum masih saja berlangsung.
Baca Juga: Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Garmen Ilegal hingga Mesin Rokok, Ada yang Asal China
"Terlalu banyak penyelundupan, kita sudah kerahkan TNI/Polri, kerahkan kekuatan masih saja pihak-pihak yang terus tidak mau menghormati hukum di Indonesia," kata Presiden.
Prabowo juga menyoroti dampak serius praktik penyelundupan terhadap perekonomian nasional. Ia mencontohkan kasus penyelundupan timah di Bangka yang disebut telah berlangsung lama dan melibatkan banyak pihak.
Berdasarkan laporan yang diterimanya dari aparat penegak hukum, Presiden mengungkapkan adanya keterlibatan pejabat serta oknum aparat, termasuk dari unsur TNI dan Polri, dalam aktivitas penyelundupan dan kegiatan ilegal lainnya.
"Contoh dari Bangka, penyelundupan timah yang sudah berjalan cukup lama, saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas TNI yang terlibat, dapat laporan juga petugas Polri terlibat, dan beberapa instansi," kata Prabowo.
Dalam arahannya, Presiden juga mengingatkan pentingnya sikap terbuka untuk mengakui berbagai kelemahan dalam penegakan hukum. Menurutnya, pengakuan tersebut harus dibarengi dengan tekad kuat untuk menyelesaikan persoalan kebocoran sumber daya dan pelanggaran hukum secara menyeluruh.
"Kita tidak boleh takut mengakui kelemahan-kelemahan kita, tetapi kita harus terus bertekad untuk menyelesaikan masalah ini," kata Prabowo.
(Sumber : Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
