Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mendukung penuh hasil Kongres Istimewa Kaum Betawi Tahun 2025 yang digelar di Museum M.H. Thamrin, Senen, Jakarta Pusat, Senin, 15 Desember 2025.
Kongres tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan masyarakat Betawi melalui pembentukan Lembaga Adat Betawi yang solid, representatif, dan berwibawa.
Orang nomor satu di DKI tersebut menyampaikan rasa syukurnya dapat hadir langsung sekaligus menerima rekomendasi dan hasil kongres. Ia memastikan seluruh masukan dari para tokoh dan perwakilan kaum Betawi akan segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Saya bersyukur bisa hadir dan sekaligus menerima hasil Kongres Istimewa Kaum Betawi Tahun 2025. Kami mendapatkan saran dan masukan dari Kongres Istimewa ini yang akan segera ditindaklanjuti," tutur dia.
Menurut Pramono, penguatan kelembagaan adat Betawi merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 yang menempatkan budaya Betawi sebagai budaya utama Jakarta. Karena itu, pembentukan lembaga adat yang kuat dinilai sebagai kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda.
Pramono Anung (Ntvnews.id/Adiansyah)
Baca Juga: Momen Pramono Ajak Novotel Jakarta Pulomas Ikut Lomba yang Diinisiasi Pemprov DKI
Meski lembaga adat Betawi masih dalam proses pembentukan, Pemprov DKI Jakarta, kata Pramono, telah lebih dulu mengarusutamakan budaya Betawi dalam berbagai kegiatan resmi. Ia mencontohkan penggunaan busana adat Betawi, seperti baju ujung serong bagi pria dan kebaya encim bagi perempuan, dalam acara-acara di Balai Kota Jakarta.
Pramono juga menegaskan komitmennya untuk menampilkan wajah Betawi secara lebih nyata di ruang publik Jakarta. Mulai dari simbol di Balai Kota, papan informasi, batas kota, hingga desain gedung-gedung pemerintah, seluruhnya akan mencerminkan identitas Betawi sebagai akar budaya ibu kota.
"Saya sebagai Gubernur DKI Jakarta berkomitmen tentang pemajuan budaya Betawi. Bahkan, di Balai Kota akan diramaikan dengan simbol-simbol utama yang menampakkan wajah Betawi. Papan-papan iklan, batas kota, gedung-gedung, juga menampilkan nuansa Betawi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pramono menegaskan posisi Pemprov DKI Jakarta sejajar dengan masyarakat Betawi. Ia memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi, Fauzi Bowo, untuk memimpin dan mengoordinasikan proses penguatan kelembagaan adat Betawi tanpa intervensi pemerintah.
Pramono Anung (Humas DKI)
Baca Juga: Otto Hasibuan Harap Novotel Jakarta Pulomas Bawa Multiplier Effect untuk Ekonomi Jakarta
“Untuk itu, kami mendorong pemberian kepastian arah dan kelembagaan, termasuk penegasan posisi Lembaga Adat Betawi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi melalui proses perumusan yang inklusif bersama para pemangku kepentingan hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah,” jelasnya.
Setelah tercapai kesepakatan terkait struktur dan nama lembaga adat, Pemprov DKI berkomitmen mengawal pembentukan payung hukum agar Lembaga Adat Betawi memiliki kedudukan yang kuat dan diakui secara resmi, termasuk melalui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi.
Pramono menilai Kongres Istimewa Kaum Betawi 2025 sebagai ruang strategis untuk menyalurkan aspirasi masyarakat Betawi dalam menentukan arah dan peran budaya Betawi di Jakarta. Ia optimistis, melalui kongres ini, budaya Betawi akan terus berkembang, relevan dengan zaman, dan dikenal oleh generasi muda.
“Pascakongres ini, saya berharap terbentuk kelembagaan Betawi yang profesional, kuat dan berwibawa, sehingga budaya Betawi tetap lestari, relevan dengan zaman, dan menjadi fondasi bagi Jakarta sebagai kota yang maju, inklusif dan berbudaya,” imbuhnya.
Pemprov DKI, lanjut Pramono, akan terus mendukung seniman dan pelaku budaya Betawi demi memperkuat ekosistem kebudayaan serta memastikan proses pewarisan nilai berjalan berkelanjutan di tengah dinamika kota global.
Pramono Anung (Humas DKI)