Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi memberikan penjelasan terkait kemungkinan perpanjangan masa tanggap darurat di Padang, Minggu 7 Desember 2025. ANTARA/HO-Humas Komdigi (Antara)
Ntvnews.id, Padang - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi menyatakan status tanggap darurat bencana di provinsi itu berpotensi besar diperpanjang. Hal tersebut mempertimbangkan masih banyaknya kabupaten dan kota yang belum menyelesaikan penanganan darurat pascabencana.
"Pekerjaan tanggap darurat masih berjalan dan belum selesai. Sudah pasti akan diperpanjang karena penyelesaiannya memang belum tuntas," ujar Mahyeldi di Padang, Minggu, 7 Desember 2025.
Ia menjelaskan bahwa seluruh kepala daerah telah diminta menyampaikan laporan terkini beserta masukan terkait situasi di wilayah masing-masing. Rekomendasi tersebut akan menjadi dasar sebelum keputusan resmi perpanjangan status tanggap darurat dikeluarkan pada 8 Desember 2025.
“Sekarang Sekretaris Daerah sedang menyiapkan dokumen dan membahasnya. Kita juga meminta input dari kabupaten dan kota,” kata Mahyeldi.
Menurutnya, beberapa daerah seperti Kota Solok, Kota Payakumbuh, dan Kota Bukittinggi mulai menunjukkan kondisi stabil sehingga tidak lagi memerlukan status darurat. Namun, wilayah lain seperti Kabupaten Agam, Kota Pariaman, Pesisir Selatan, dan sejumlah daerah terdampak lain masih membutuhkan penanganan intensif. Di beberapa lokasi, akses jalan dan jembatan masih terputus sehingga menghambat distribusi bantuan.
Baca Juga: Prabowo Tegaskan Indonesia Mampu Atasi Musibah di Aceh, Sumut, dan Sumbar
Pemerintah provinsi juga terus menambah ketersediaan kebutuhan dasar, termasuk pangan, air bersih, perlengkapan tidur, serta bantuan khusus bagi ibu hamil dan balita.
“Kebutuhan makanan tetap kita distribusikan. Untuk air minum, kami sudah kirimkan tandon dan sedang mengupayakan pengisian serta penyambungan kembali jaringan distribusi,” ujarnya.
Mahyeldi menyebut jumlah pengungsi saat ini masih sekitar 20 ribu orang. Warga dengan rumah rusak berat diarahkan menempati tenda atau hunian sementara (huntara) sampai penilaian kelayakan tempat tinggal selesai. “Jika rumahnya tidak bisa dihuni dan mereka memiliki tanah, pemerintah akan membantu pembangunan. Jika tidak, akan dicarikan lokasi alternatif,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemprov Sumbar mendapatkan bantuan dari berbagai daerah seperti Riau, Jambi, serta pemerintah kabupaten dan kota sekitar. Dukungan juga datang melalui TNI, Polri, Basarnas, dan relawan, yang menurut Mahyeldi sangat penting untuk menjaga kelancaran distribusi bantuan tanpa mengganggu operasi alat berat di lapangan.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
