Ntvnews.id, Bvangkok - Perdana Menteri (PM) Thailand, Anutin Charnvirakul, menyampaikan permohonan maaf atas kegagalan pemerintah dalam melindungi warganya dari bencana banjir yang melanda negara tersebut. Jumlah korban tewas akibat banjir di Thailand kini telah mencapai sedikitnya 170 orang.
Dilansir dari CNA, Selasa, 2 Desember 2025, Kementerian Kesehatan Masyarakat, mengonfirmasi bahwa jumlah korban tewas bertambah delapan orang dibandingkan laporan pada Sabtu, 29 November 2025, sehingga total meningkat menjadi 170 korban jiwa. Selain itu, 102 orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka.
Departemen Pencegahan dan Mitigasi Bencana mengungkapkan bahwa lebih dari 1,4 juta rumah tangga serta 3,8 juta orang terdampak banjir yang dipicu hujan deras di 12 provinsi wilayah selatan Thailand.
Provinsi Songkhla mencatat jumlah korban tewas terbanyak, yakni 131 orang. Kota Hat Yai, yang merupakan kota terbesar di provinsi tersebut, diguyur curah hujan hingga 335 mm pada Jumat pekan lalu angka tertinggi dalam satu hari dalam kurun 300 tahun terakhir.
Baca Juga: Kolaborasi Dua Ikon Fesyen Thailand dan Indonesia
Otoritas Thailand terus berupaya menyalurkan bantuan dan memperbaiki kerusakan. Bantuan pemerintah mencakup kompensasi hingga 2 juta Baht bagi keluarga korban meninggal, serta dukungan lain berupa penangguhan utang dan pinjaman jangka pendek tanpa bunga untuk perbaikan rumah dan bantuan usaha.
Namun, luasnya dampak serta tingginya korban jiwa memicu kritik keras terhadap pemerintah. Dua pejabat lokal telah dinonaktifkan karena dugaan kelalaian dalam penanganan banjir.
Seorang warga melintasi banjir yang melanda Hat Yai, Provinsi Songkhla, Thailand, Selasa (25/11/2025). Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengumumkan keadaan darurat di Provinsi Songkhla pada hari Selasa karena banjir parah melanda wilayah (Antara)
Anutin, yang meninjau langsung wilayah-wilayah terdampak termasuk Hat Yai akhir pekan lalu, mengakui adanya kekurangan dalam langkah penanggulangan banjir dan berjanji melakukan pembenahan.
Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada warga "karena pemerintah tidak mampu mengurus dan melindungi mereka".
Baca Juga: Venue SEA Games 2025 Thailand Kebanjiran
Dalam kunjungannya, banyak warga menyampaikan keluhan dan kemarahan mereka mengenai buruknya penanganan krisis. Anutin menegaskan bahwa pemerintah perlu mendengar suara rakyat.
"Siapa pun pasti akan marah. Kita harus menerimanya karena kesalahan terjadi dalam situasi seperti ini. Kita harus membiarkan orang-orang melampiaskan kekesalan dan meminta maaf kepada mereka," ujar Anutin kepada wartawan, dikutip media lokal Thai PBS.
"Kita harus meminta maaf karena telah memaksa orang-orang meninggalkan rumah-rumah mereka dan hidup seperti ini. Apa pun masalahnya, kita harus mengakui bahwa kesalahan telah terjadi, tetapi kita tidak boleh membiarkan kesalahan terulang atau lebih buruk lagi. Kita harus pulih," katanya.
Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul (tengah, depan) dan para menteri kabinet baru berpose untuk foto bersama di Gedung Pemerintahan di Bangkok, Thailand, pada 24 September 2025. ANTARA/Xinhua/Rachen Sageamsak (Antara)