Menkop: Bank Koperasi Bukan Arahan dari Presiden Prabowo

Ntvnews.id, Tangerang - Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengeluarkan arahan mengenai usulan pembentukan bank khusus koperasi. Menurutnya, wacana tersebut murni datang dari kalangan gerakan koperasi.

“Itu tidak ada arahan Presiden (Prabowo Subianto), itu hanya keinginan dari teman-teman gerakan koperasi,” kata Menkop Ferry saat ditemui di Tangerang Selatan, Banten, Rabu, 26 November 2025.

Ferry menjelaskan bahwa dorongan pembentukan bank koperasi muncul karena adanya sejarah perbankan koperasi di Indonesia.

“Karena dulu kita pernah punya bank, namanya Bank Umum Koperasi Indonesia. Sekarang teman-teman gerakan koperasi itu ingin punya bank,” ujar dia pula.

Namun, ia menyampaikan bahwa aturan perbankan saat ini tidak memungkinkan pendirian bank baru secara langsung. Opsi akuisisi bank yang sudah ada menjadi alternatif yang dinilai lebih realistis.

Baca Juga: Istana Sebut Mulai Bangun Ribuan Koperasi Desa Merah Putih Bulan Ini

“Kita punya kemampuan sebenarnya untuk punya bank. (Namun) Salah satu opsinya adalah beli, dan kita lihat ada berapa yang ditawarkan,” kata dia lagi.

Menkop mengatakan bahwa isu mengenai pembentukan bank koperasi bukan prioritas saat ini karena pemerintah tengah memusatkan perhatian pada pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih.

“Nantilah, saya masih mau konsentrasi untuk Koperasi Desa, untuk fokus desa,” ujarnya.

Sebelumnya pada Kamis, 20 November 2025, Menkop sempat menyatakan bahwa pemerintah membuka peluang pembentukan bank koperasi baru sebagai upaya memperluas akses pembiayaan sektor riil koperasi yang berkembang dari program Kopdes/Kopkel Merah Putih. Saat itu ia menyampaikan bahwa skema pendirian didorong melalui penyertaan modal bersama antar-koperasi dan pemerintah sedang mempelajari penawaran sejumlah bank yang dapat diakuisisi.

Baca Juga: Menkop Ferry Juliantono: Koperasi Penambang Rakyat Jadi Harapan Baru Ekonomi Daerah

Ferry tak merinci jumlah maupun nama bank yang sedang dikaji, namun memastikan pembahasan masih berlangsung.

Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah mendorong Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi untuk memperluas perannya dalam pembiayaan koperasi, seiring meningkatnya kebutuhan modal untuk mendorong kegiatan produksi, distribusi, logistik, hingga pengelolaan gerai modern di desa.

Menkop menegaskan bahwa rencana pembentukan bank koperasi dan penguatan LPDB merupakan bagian dari strategi pembangunan ekosistem ekonomi desa berbasis koperasi yang berkelanjutan dan selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

(Sumber: Antara)