Gubernur Papua Akui Buruknya Layanan Kesehatan, Usai Kasus Ibu Hamil Irene Sokoy Meninggal Setelah Ditolak 4 Rumah Sakit

Ntvnews.id, Jayapura - Kasus meninggalnya Irene Sokoy, seorang ibu hamil di Jayapura, bersama bayi dalam kandungannya setelah ditolak empat rumah sakit, memicu pengakuan tegas dari Gubernur Papua, Matius Derek Fakhiri, mengenai buruknya pelayanan kesehatan di daerah tersebut. Fakhiri mendatangi langsung rumah keluarga Irene di Kampung Hobong, Distrik Sentani, dan menyampaikan permintaan maaf terbuka atas tragedi yang menimpa warganya.

Gubernur menilai kematian Irene merupakan gambaran nyata dari runtuhnya tata kelola rumah sakit di Papua dan berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari fasilitas hingga kepemimpinan rumah sakit.

“Saya mohon maaf atas kebodohan jajaran pemerintah dari atas sampai bawah. Ini contoh kebobrokan pelayanan kesehatan di Papua,” kata Fakhiri setelah menemui keluarga Irene, Sabtu, 22 November 2025.

Ia mengakui bahwa banyak layanan rumah sakit tidak berjalan optimal, termasuk peralatan medis yang rusak serta tidak dikelola secara baik.

“Saya mengaku banyak peralatan medis rusak karena tidak dikelola dengan baik,” ujarnya.

Evaluasi menyeluruh pun akan dilakukan pada seluruh rumah sakit, termasuk pergantian direktur rumah sakit di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Fakhiri juga menyebut telah meminta bantuan langsung kepada Menteri Kesehatan demi mempercepat perbaikan layanan kesehatan di Papua.

“Saya pastikan akan membenahi semua ini,” tegasnya.

Gubernur menekankan bahwa keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama, mengatasi segala urusan administratif. “Layani dulu pasien, baru urus yang lain. Tidak ada alasan,” katanya.

Kronologi Penolakan Irene oleh Empat Rumah Sakit

Kasus meninggalnya Irene Sokoy, seorang ibu hamil di Jayapura, bersama bayi dalam kandungannya (Antara)

Irene mulai mengalami kontraksi pada Minggu siang, 16 November 2025, sebelum dibawa keluarga dengan speedboat ke RSUD Yowari. Pihak keluarga menilai penanganan di RSUD Yowari sangat lambat karena dokter tidak berada di tempat dan surat rujukan tidak segera dibuat. “Pelayanan sangat lama. Hampir jam 12 malam surat belum dibuat,” ungkap Abraham Kabey, mertua Irene.

RSUD Yowari kemudian merujuk Irene ke RS Dian Harapan karena dokter kandungan di rumah sakit itu hanya satu orang dan sedang berada di luar kota. Namun, RS Dian Harapan menyatakan ruang BPJS kelas III penuh serta dokter anestesi tidak siaga. Rujukan pun dialihkan ke RSUD Abepura, tetapi rumah sakit tersebut menolak karena ruang operasi sedang direnovasi.

Kondisi Irene yang makin gawat membuat keluarga dan petugas medis membawanya ke RS Bhayangkara yang jaraknya paling dekat. Namun rumah sakit tersebut menyampaikan bahwa ruang BPJS kelas III penuh dan hanya menyediakan kamar VIP dengan syarat uang muka Rp 4 juta. “Bukan pertolongan yang diberikan, tapi kami diminta bayar uang muka,” kata Abraham. Keluarga, yang tidak membawa uang, menolak persyaratan itu dan meminta agar Irene dirujuk ke RSUD Jayapura.

Dalam perjalanan, Irene mengalami kejang-kejang sehingga ambulans kembali ke RS Bhayangkara. Namun, ia meninggal sebelum tiba pada Senin, 17 November 2025, pukul 05.00 WIT.

Klarifikasi dari Pihak Rumah Sakit

Direktur RSUD Yowari, Maryen Braweri, menyatakan bahwa kondisi jantung janin menurun sehingga dokter menyarankan tindakan operasi, namun hal itu tidak dapat dilakukan karena dokter kandungan tidak berada di tempat. Ia menegaskan bahwa proses rujukan sudah dilakukan sesuai prosedur dengan koordinasi intensif bersama dokter dan rumah sakit lainnya.

Manajemen RS Dian Harapan membantah bahwa mereka menolak pasien dan menegaskan bahwa sejak awal telah memberi informasi mengenai keterbatasan ruang dan ketidaksiagaan dokter. Sementara itu, Direktur RS Bhayangkara, AKBP dr Romy Sebastian, menyatakan rumah sakitnya tidak menolak pasien, melainkan ruang BPJS kelas III memang penuh sehingga keluarga ditawari layanan VIP sebagai pasien umum.

TERPOPULER

VIRAL

TERKINI