Ribuan Warga Filipina Turun ke Jalan Tuntut Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah

Ntvnews.id, Manila - Ribuan warga Filipina pada Minggu turun ke jalan dalam dua aksi demonstrasi besar di Metro Manila untuk menyuarakan tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, setelah dua topan mematikan melanda negara tersebut.

Sebanyak 16.433 polisi disiagakan di dua titik utama demonstrasi: Taman Rizal di Manila, lokasi aksi kelompok keagamaan Iglesia Ni Cristo (INC) bertajuk "Aksi untuk Transparansi dan Demokrasi yang Lebih Baik." Lokasi lainnya berada di Monumen Kekuatan Rakyat EDSA di Kota Quezon, tempat United People’s Initiative (UPI) mengadakan kegiatan terpisah.

Dilansir dari Philippine News Agency, Senin, 17 November 2025, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. memantau dengan ketat jalannya aksi massa tersebut. Pelaksana Tugas Sekretaris Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Dave Gomez, menyatakan bahwa, "Ya, presiden memantau hari ini," ketika ribuan anggota dan pendukung INC memulai demonstrasi tiga hari mereka di Taman Rizal Manila.

Pemerintah Kota Manila mencatat hingga pukul 11.00 waktu setempat (10.00 WIB), jumlah peserta aksi telah mencapai 27 ribu orang.

Baca Juga: Topan Kalmaegi di Filipina: 232 Orang Tewas dan Ribuan Bangunan Rusak

Sementara itu, aksi di Kota Quezon yang dipimpin UPI—sebuah kelompok yang diketuai pensiunan perwira militer—mengusung seruan untuk memperkuat nilai demokrasi melalui desakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Menurut laporan Inquirer, Sekretaris Jenderal UPI, Rey Valeros, menegaskan bahwa aksi tersebut tidak memiliki muatan politik. Ia menekankan, "Tidak ada politisi yang boleh berbicara. Namun, kami akan mengizinkan mereka, jika mereka hanya berbicara tentang masalah negara kami, seperti korupsi."

Baca Juga: Topan Super Fung-wong Terjang Filipina, 8 Orang Tewas dan 1,4 Juta Mengungsi

Gelombang demonstrasi ini terjadi setelah Filipina diguncang Topan Fung-wong dan Topan Kalmaegi pada bulan ini, yang mengakibatkan sedikitnya 259 korban jiwa, jutaan orang terdampak, dan 114 lainnya masih dilaporkan hilang.

Sebelumnya pada September, protes besar juga terjadi di berbagai wilayah Filipina, termasuk Manila, terkait tuduhan korupsi berskala besar. Aksi itu meletus setelah terungkapnya dugaan penipuan massal pada sekitar 9.855 proyek pengendalian banjir senilai lebih dari 545 miliar peso (sekitar Rp154,4 triliun).

Para pengunjuk rasa saat itu menuntut akuntabilitas dari pejabat korup, publikasi laporan aset dan liabilitas, serta penandatanganan persetujuan pembukaan data rahasia bank oleh seluruh pejabat pemerintah.