Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia memiliki dua jalur yang dapat ditempuh untuk memperoleh persetujuan pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza. Persetujuan tersebut diperlukan agar misi dapat berjalan tanpa hambatan.
Menurut Sjafrie, opsi pertama adalah penugasan di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Ada dua alternatif. Alternatif pertama adalah di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” kata Sjafrie di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia selama ini telah menjalin kerja sama erat dengan PBB dalam pengiriman pasukan perdamaian ke berbagai wilayah konflik, termasuk di Afrika dan Lebanon.
Selanjutnya, Sjafrie menyebutkan bahwa opsi kedua adalah melalui persetujuan organisasi internasional yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat.
“Alternatif kedua yakni di bawah persetujuan organisasi internasional yang diinisiasikan oleh Presiden Amerika Serikat,” ujarnya.
Baca Juga: Menhan Sjafrie Sambut Kepala Staf Gabungan Yordania di Jakarta
Untuk dapat memperoleh restu dari organisasi internasional tersebut, diperlukan komunikasi intensif antar kepala negara demi membangun kesepakatan di tingkat global. Selain itu, Indonesia juga perlu mendapatkan dukungan dari sejumlah negara yang dianggap memiliki peran penting dalam persoalan Gaza.
Sjafrie menegaskan: “Bagi negara-negara Arab, yaitu Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar dan Uni Emirat Arab, kalau itu menyatakan silahkan, maka Indonesia dengan senang hati akan melibatkan,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa dukungan Israel tetap menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan.
“Tentu saja (termasuk) Israel, karena Israel adalah bagian yang sangat kompeten di dalam persoalan ini,” kata Sjafrie.
Menhan memastikan bahwa Indonesia sudah menyiapkan sekitar 20.000 personel, termasuk pasukan kesehatan dan pasukan Zeni, untuk dikerahkan dalam misi perdamaian di Gaza jika seluruh persyaratan diplomatik terpenuhi.
Ia berharap dukungan internasional dapat segera diperoleh sehingga pengiriman pasukan perdamaian bisa direalisasikan dalam waktu dekat.
(Sumber : Antara)
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat ditemui di kantor Kementerian Pertahanan, Jumat 14 November 2025 (ANTARA/Walda Marison) (Antara)