Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf bersama Menteri Haji Arab Saudi Tawfiq F. Al Rabiah menunjukkan dokumen penyelenggaraan haji 2026. ANTARA/HO-Kemenhaj (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.
Penandatanganan tersebut berlangsung di sela Konferensi dan Pameran Haji ke-5 yang digelar oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi di Jeddah, Selasa, 11 November 2025. Agenda ini juga menandai dimulainya persiapan penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun mendatang.
“Kami berdiskusi banyak tentang persiapan penyelenggaraan haji, dan lebih menekankan tentang istitha'ah kesehatan bagi jamaah haji Indonesia, tentang dam, dan terakhir ditutup dengan penandatanganan kesepakatan, di mana kita pada tahun ini mendapatkan kuota sebanyak 221.000 orang,” ujar Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf.
Melalui kesepakatan ini, kedua negara menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kerja sama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Baik Indonesia maupun Arab Saudi sepakat bahwa keberhasilan pelaksanaan haji Indonesia merupakan bagian penting dari kesuksesan haji secara keseluruhan di Tanah Suci.
Baca Juga: Kemenhaj Tetapkan Rencana Perjalanan Ibadah Haji 2026, Dimulai 21 April
“Begitu pun juga, jika ada tantangan, kedua pihak berkomitmen untuk saling mendukung demi keberhasilan penyelenggaraan haji Indonesia dan kesuksesan haji 2026,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah isu utama penyelenggaraan haji, terutama terkait istitha‘ah kesehatan, pelaksanaan dam, serta sinkronisasi dan validasi data layanan.
Baca Juga: Terkait Umrah Mandiri, Menteri Haji dan Umrah: Travel Tetap Diperlukan
Pemerintah Arab Saudi menekankan pentingnya kelayakan kesehatan calon jamaah sebagai syarat mutlak keberangkatan. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia berkomitmen memperketat proses pemeriksaan kesehatan dan memastikan seluruh calon jamaah memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Selain itu, kedua negara menyepakati bahwa pembayaran dam akan dilakukan secara resmi melalui lembaga Adahi dan platform Nusuk Masar untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.
Dalam hal pengelolaan data, kedua pihak juga menekankan pentingnya integrasi dan validitas data jamaah, termasuk informasi mengenai kloter, penerbangan, hotel, serta transportasi untuk memperlancar operasional haji. Sejumlah syarikah asal Arab Saudi pun telah membuka kantor perwakilan di Indonesia guna memperkuat koordinasi pelaksanaan layanan haji.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
