Gempa NTT.
Ntvnews.id, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) segera menetapkan status darurat menyusul gempa bumi berkekuatan magnitudo 7 yang mengguncang wilayah tersebut. Penetapan status dinilai penting untuk mempercepat penanganan sekaligus membuka ruang bagi pemerintah pusat memberikan dukungan secara maksimal.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan permintaan tersebut saat memimpin rapat koordinasi penanganan bencana bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026).
Menurut Suharyanto, terdapat enam kabupaten yang terdampak cukup parah dan perlu segera memiliki status kedaruratan resmi. Keenam wilayah itu yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka.
BNPB juga mendorong Pemerintah Provinsi NTT mengambil langkah serupa. Kepastian status kedaruratan diperlukan agar pemerintah pusat melalui BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan instansi terkait dapat mengerahkan dukungan anggaran maupun bantuan teknis untuk penanganan dampak gempa.
"Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal," tegas Suharyanto.
Selain penetapan status, BNPB meminta pemerintah daerah mempercepat pembentukan posko satuan tugas (satgas) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Struktur tersebut diharapkan dapat membuat seluruh penanganan di lapangan berjalan dalam satu koordinasi dan komando.
Suharyanto juga mendorong keterlibatan unsur TNI dan Polri dalam struktur komando lapangan. Menurutnya, penunjukan komandan dari unsur tersebut dapat membantu mengendalikan berbagai kebutuhan operasional, mulai dari penanganan pengungsi hingga distribusi bantuan.
"Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk Posko provinsi," instruksinya.
Untuk memperkuat koordinasi penanganan bencana, BNPB turut menyiapkan dua titik operasi pendampingan di Flores. Posko Utama Pendampingan Nasional ditempatkan di Labuan Bajo, sedangkan posko taktis didirikan di Maumere.
Penempatan dua posko tersebut disiapkan untuk mempercepat respons terhadap wilayah terdampak di Flores bagian barat maupun timur. Dengan pembagian wilayah operasi itu, proses koordinasi, penyaluran logistik, serta kebutuhan penanganan lainnya diharapkan dapat dilakukan lebih cepat dan terarah.
"Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama, pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada. Dua titik ini harapannya bisa mengawal semua langkah penanganan bencana," paparnya.
BNPB menegaskan koordinasi lintas pemerintah menjadi bagian penting dalam fase tanggap darurat gempa NTT. Dengan status kedaruratan dan posko yang segera terbentuk, penanganan terhadap masyarakat terdampak diharapkan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
