Cek Fakta: Video Klaim 18 Gubernur Ancam Keluar dari NKRI

Ntvnews.id, Jakarta - Video berdurasi 20 menit 55 detik yang beredar di YouTube memuat klaim bahwa sebanyak 18 gubernur melakukan pemberontakan dan mengancam memisahkan wilayah mereka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Video tersebut juga mengaitkan isu itu dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam narasinya disebutkan bahwa Prabowo mengerahkan kekuatan penuh TNI untuk menghadapi para gubernur tersebut.

Pada bagian sampul video, terlihat gambar Prabowo berdiri di depan podium dengan sejumlah personel TNI di belakangnya. Gambar itu dilengkapi tulisan yang menyebut 18 gubernur korup berontak dan mengancam keluar dari Indonesia.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“18 GUBERNUR KORUP BERONTAK ANCAM KELUAR DARI INDONESIA

PRESIDEN PRABOWO KERAHKAN KEKUATAN PENUH TNI

INDONESIA BUBAR!? 18 WILAYAH PISAH DARI NKRI??”

Namun, isi video tidak menunjukkan adanya pernyataan atau tindakan 18 gubernur yang mengancam memisahkan diri dari NKRI.

Unggahan yang menarasikan 18 gubernur ancam keluar dari NKRI. Faktanya, isi video tidak sesuai dengan narasi judul. (YouTube) (Antara)

Penjelasan:

Hasil penelusuran menunjukkan klaim tersebut tidak benar. Pembahasan mengenai 18 gubernur yang ditampilkan dalam video sebenarnya berkaitan dengan pertemuan para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada 7 Oktober 2025. Agenda utamanya membahas pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dan dampaknya terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program serta belanja daerah.

Gubernur Jambi sekaligus Ketua APPSI Al Haris menjelaskan dampak pengurangan TKD terhadap keuangan daerah. Berdasarkan pemberitaan ANTARA, penurunan dana transfer dapat berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam membayar tunjangan tambahan penghasilan, belanja operasional pegawai, serta kebutuhan lainnya.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda juga menyampaikan bahwa para kepala daerah meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali besaran dana transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah.

Isi transkrip video turut memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai kedatangan 18 gubernur tersebut berkaitan dengan keberatan terhadap pemotongan TKD yang mencapai sekitar 29,3 persen.

Dengan demikian, konteks sebenarnya dari pertemuan tersebut adalah persoalan kebijakan transfer anggaran antara pemerintah pusat dan daerah, bukan gerakan pemberontakan ataupun upaya memisahkan wilayah dari Indonesia.

Video tersebut kemudian menghubungkan persoalan pemotongan TKD dengan klaim bahwa Presiden Prabowo mengerahkan TNI untuk menghadapi para gubernur.

Namun, tidak ditemukan informasi yang mendukung klaim bahwa Prabowo mengerahkan TNI sebagai respons terhadap protes 18 gubernur mengenai pemotongan TKD tersebut.

Bagian utama video justru memuat pembahasan mengenai penggunaan anggaran daerah, efisiensi, potensi kebocoran APBN dan APBD, serta tata kelola pemerintahan.

Artinya, narasi yang menghubungkan pertemuan para gubernur dengan ancaman pemisahan diri dari NKRI tidak sesuai dengan konteks pembahasan yang sebenarnya.

Kesimpulan:

Tidak benar bahwa 18 gubernur melakukan pemberontakan atau mengancam memisahkan wilayahnya dari NKRI. Pertemuan yang melibatkan 18 gubernur dengan pemerintah pusat membahas pengurangan TKD dan dampaknya terhadap keuangan daerah. Tidak ditemukan bukti bahwa pertemuan tersebut berkaitan dengan upaya memisahkan diri dari Indonesia maupun pengerahan TNI oleh Presiden Prabowo untuk menghadapi para gubernur.

Klaim: 18 gubernur ancam keluar dari NKRI

Rating: Hoaks

(Sumber: Antara)