Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol secara resmi ditangkap pada Minggu (19/1/2025) dini hari atas tuduhan pemberontakan, menjadikannya presiden pertama dalam sejarah negara itu yang menghadapi penahanan saat masih menjabat, menurut laporan media lok (Antara)
Ntvnews.id, Seoul - Jaksa penuntut Korea Selatan (Korsel) resmi menjatuhkan dakwaan baru terhadap mantan Presiden Yoon Suk Yeol, yakni tuduhan membantu musuh. Yoon diduga memerintahkan pengerahan drone ke wilayah udara Korea Utara (Korut) sebagai bagian dari upayanya memperkuat pemberlakuan darurat militer.
Otoritas Korut sebelumnya menyatakan telah “membuktikan” bahwa Korsel menerbangkan beberapa drone untuk menyebarkan selebaran propaganda di atas ibu kota Pyongyang — meski klaim tersebut tidak pernah dikonfirmasi oleh militer Seoul.
Dilansir dari AFP, Selasa, 11 November 2024, jaksa penuntut Korsel membuka penyelidikan tahun ini untuk menelusuri apakah pengiriman drone tersebut merupakan tindakan ilegal yang dilakukan Yoon dengan tujuan memprovokasi Korut dan menggunakan respons Pyongyang sebagai alasan untuk mendeklarasikan keadaan darurat militer.
Salah satu jaksa penuntut yang terlibat dalam penyelidikan, Park Ji Young, mengatakan kepada wartawan bahwa tim penasihat khusus telah “mengajukan dakwaan menguntungkan musuh secara umum dan penyalahgunaan kekuasaan” terhadap mantan presiden tersebut.
Baca Juga: Kekaguman Prabowo ke Mantan Presiden Korsel Jenderal Park Chung Hee
Jaksa Park menambahkan bahwa Yoon bersama sejumlah pihak lainnya “melakukan konspirasi untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan diberlakukannya darurat militer, sehingga meningkatkan risiko konfrontasi bersenjata antar-Korea dan merugikan kepentingan militer publik.”
Ia juga menyebut adanya bukti kuat yang ditemukan dalam memo yang ditulis oleh mantan komandan kontra-intelijen Korsel pada masa pemerintahan Yoon pada Oktober tahun lalu. Dalam memo tersebut, disebutkan perintah untuk “menciptakan situasi yang tidak stabil atau memanfaatkan peluang yang muncul.”
Isi memo itu juga mengungkap bahwa militer Korsel diarahkan untuk menargetkan lokasi-lokasi “yang harus membuat mereka (Korut) kehilangan muka sehingga responsnya tak terelakkan, seperti Pyongyang” atau kota pesisir utama Wonsan di Korut.
Pejabat keamanan kepresidenan Korea Selatan pada Sabtu (4/1/2025) menolak permintaan polisi agar Presiden Yoon Suk Yeol hadir guna diperiksa terkait upaya darurat militernya yang gagal bulan lalu. (Dok.Antara)
Perlu diketahui, Seoul dan Pyongyang secara teknis masih berada dalam kondisi perang sejak Perang Korea 1950–1953 yang hanya diakhiri dengan gencatan senjata tanpa perjanjian damai resmi.
Yoon menimbulkan krisis politik besar ketika ia berupaya menggulingkan pemerintahan sipil pada Desember 2024 dengan mengirimkan tentara bersenjata ke parlemen untuk mencegah anggota dewan menolak deklarasi darurat militer yang diumumkannya.
Baca Juga: Korea Utara Kembali Kirim 5.000 Tentara ke Rusia, Bantu Perang dengan Ukraina?
Upaya tersebut berakhir gagal. Yoon akhirnya ditangkap dalam sebuah penggerebekan dini hari pada Januari lalu, menjadikannya presiden pertama dalam sejarah Korsel yang ditahan saat masih aktif menjabat.
Ia kemudian dimakzulkan dan diberhentikan dari jabatannya pada April 2025. Hingga kini, Yoon masih menjalani proses pengadilan atas tuduhan pemberontakan dan berbagai pelanggaran hukum lainnya yang terkait dengan upaya pemberlakuan darurat militer.
Dalam pemilihan umum yang digelar pada Juni lalu, rakyat Korea Selatan memilih Lee Jae Myung sebagai presiden baru menggantikan Yoon.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
