Ketua DPR RI Puan Maharani di acara Parlemen Remaja (Parja).
Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani merespons keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang meminta Kesetjenan DPR memangkas anggaran reses anggota dewan menjadi 22 titik.
Menurut Puan, pimpinan DPR akan terlebih dahulu membahas konsekuensi dari putusan itu sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
"Karena titiknya berkurang, harusnya akan ada pengurangan anggaran. Makanya konsekuensi dari keputusan tersebut akan saya diskusikan dulu dengan pimpinan yang lain," ujar Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 November 2025.
Puan memastikan, keputusan baru MKD ini masih akan dikaji lebih dalam oleh pimpinan DPR bersama Kesetjenan. Ini untuk memastikan pelaksanaannya tetap sesuai aturan dan tidak mengganggu fungsi penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil).
"Belum (rapat). Karena keputusannya baru selesai kemarin, ya saya akan diskusikan dulu dengan pimpinan yang lain," ucapnya.
Sebelumnya, MKD DPR memutuskan agar Kesetjenan DPR memangkas titik reses anggota dewan menjadi 22 titik. Keputusan ini diambil usai menilai pelaksanaan reses 2025 dinilai kurang efektif dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dana.
Ini disampaikan Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun saat membacakan putusan di ruang sidang MKD, Rabu, 5 November 2025.
Dalam pertimbangannya, MKD memandang kegiatan reses memiliki hubungan langsung dengan masyarakat sehingga berpotensi menjadi perhatian publik.
Atas itu, MKD menegaskan pentingnya tanggung jawab anggota DPR terhadap penggunaan dana reses agar sesuai peruntukan. Dana reses adalah anggaran yang diberikan kepada anggota DPR untuk membiayai kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di dapil masing-masing selama masa reses.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
