Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan (kiri) saat rapat bersama BP3OKP dan KEP2OKP di Gedung Keuangan Negara Manokwari, Selasa, 4 November 2025. ANTARA/Fransiskus Salu Weking (Antara)
Ntvnews.id, Manokwari – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan bahwa pemerintah akan membangun 24 rumah sakit di Tanah Papua sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Pembangunan fasilitas kesehatan ini menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan layanan kesehatan dan pemerataan akses bagi masyarakat di enam provinsi se-Tanah Papua.
"Dalam RPJMN 2025-2029 ada 24 rumah sakit yang nanti akan dibangun oleh pemerintah di wilayah Papua," kata Wapres Gibran saat rapat di Gedung Keuangan Negara Manokwari, Papua Barat, Selasa, 4 November 2025.
Wapres menjelaskan, rumah sakit baru tersebut nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas seperti mamografi, CT-scan, cath lab, MRI, serta ketersediaan dokter spesialis. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat, sehingga warga Papua tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit di Sulawesi maupun Jawa.
Baca Juga: Pramono Temui Menkes BGS, Bahas Pembangunan Rumah Sakit
"Ini harus menjadi perhatian kita semua. Supaya ke depannya, tidak ada lagi masyarakat Papua harus jalani perawatan ke luar," ucap Wapres Gibran.
Selain pembangunan rumah sakit, Wapres berharap pembentukan dua lembaga khusus dapat mempercepat realisasi program pembangunan di Papua. Dua lembaga tersebut adalah Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEP2OKP).
Baca Juga: Wamenkes: Pemerintah Bangun 66 Rumah Sakit di Daerah Terpencil di 27 Provinsi
"Sekarang sudah ada dua lembaga. Saya minta ada akselerasi pembangunan dua kali lipat," ujarnya.
Menurut Wapres, pemerataan pembangunan di Tanah Papua harus konsisten dan berkelanjutan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah. Pemerintah pusat juga membutuhkan data akurat dari pemerintah daerah agar perencanaan, alokasi anggaran, dan pelaksanaan pembangunan tepat sasaran.
"Pembangunan di wilayah Papua tidak bisa hanya satu tahun atau dua tahun, tapi berkelanjutan," ucap Wapres Gibran Rakabuming Raka.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
