Kemendikdasmen Siapkan Konsep Sekolah Unggul Terintegrasi Sesuai Presiden Prabowo

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa pihaknya mulai menyusun konsep Sekolah Unggul Terintegrasi, meskipun hingga kini belum menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Ia membenarkan bahwa Presiden Prabowo dalam sidang kabinet beberapa waktu lalu telah meminta Kemendikdasmen untuk menyiapkan konsep Sekolah Unggul Terintegrasi non-asrama.

“Jadi Pak Presiden waktu sidang kabinet menyampaikan agar kami menyiapkan konsep Sekolah Unggul Terintegrasi non-asrama. Sekarang kami belum mendapatkan arahan secara langsung karena memang mulainya kan tidak segera kan. Ya, tapi secara konsep kami akan terus lakukan,” kata Mendikdasmen Mu'ti dalam kegiatan Taklimat Media Setahun Kemendikdasmen di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2025 malam.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa secara garis besar arah pengembangan Sekolah Unggul Terintegrasi sudah cukup jelas, yaitu menggabungkan tiga jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA yang direncanakan akan ada satu di setiap kecamatan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Gagas Pembangunan Sekolah Terintegrasi di Tiap Kecamatan

Meskipun belum ada pembahasan teknis mendalam mengenai konsep sekolah tersebut, Kemendikdasmen mulai melakukan studi banding terhadap sejumlah model sekolah yang telah diterapkan di daerah.

Salah satu contohnya, kata Mu’ti, adalah Sekolah Unggul Terintegrasi milik Pemerintah Kota Samarinda yang menggunakan kurikulum Cambridge serta memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang ideal.

“Tapi sekarang secara non-formal sudah melihat model-model yang ada. Misalnya, bulan lalu saya ke Samarinda, Kalimantan Timur. Itu sudah ada Sekolah Unggul Terintegrasi yang dibangun Pemerintah Kota Samarinda,” ujarnya.

Mu’ti menambahkan, hingga kini pembahasan secara teknis, terutama terkait kemungkinan penggunaan sekolah-sekolah dengan jumlah siswa sedikit untuk dijadikan bagian dari Sekolah Unggul Terintegrasi, masih belum dilakukan.

Baca Juga: Wamen Stella: Sekolah Garuda Tak Ubah Kurikulum

“Nah itu yang belum kami bicarakan. Dan apakah nanti skemanya misalnya kecamatan menyediakan tanah seperti yang Sekolah Rakyat atau Sekolah Unggul Garuda itu nanti belum kami bicarakan. Yang sekarang menjadi fokus kami adalah bagaimana penyiapan kurikulumnya, dan nanti mungkin juga rekrutmen gurunya dan masalah-masalah yang lebih bersifat akademik, yang tadi teknis mungkin nanti berikutnya,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana pembangunan 7.000 Sekolah Unggul Terintegrasi yang akan dimulai pada tahun 2026.

Sebagai bentuk keseriusan, Presiden berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menyiapkan rencana pembangunan sekolah tersebut di setiap kecamatan sebagai langkah pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Ini sedang saya susun, saya minta Kemendiktisaintek sama Kemendikdasmen, mungkin dibantu oleh kementerian lain juga, menyusun suatu satgas khusus untuk mempelajari. Kita membangun sekolah terintegrasi di setiap kecamatan,” kata Presiden Prabowo Subianto.