Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pengumuman anggota Komite Reformasi Polri masih menunggu waktu yang tepat. Ia menjelaskan, para calon anggota belum sempat berkumpul secara bersama.
"Insyaallah minggu ini (diumumkan), jadwalnya kalau memungkinkan seluruh anggota bisa hadir, tidak ada halangan," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2025.
Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan tidak ada perubahan terhadap daftar nama calon anggota Komite Reformasi Polri. Ia memastikan total ada sembilan anggota, termasuk mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.
"Gak ada (perubahan),” katanya.
Baca Juga: Diplomasi Kuliner Pertemuan Prabowo dan Presiden Ramaphosa di Istana Merdeka
Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto menjelaskan bahwa Komite Reformasi Polri bersifat ad hoc dan akan bertugas selama enam bulan untuk memperkuat dan menata kembali institusi Kepolisian Republik Indonesia.
"Reformasi Polri itu ad hoc. Sekitar enam bulan kalau gak salah (jangka waktu kerjanya),” kata Bambang Eko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 29 September 2025.
Baca Juga: Prabowo Serukan “Amandla” di Hadapan Presiden Afrika Selatan Ramaphosa
Ia menambahkan, Komite Reformasi Polri akan terdiri dari sekitar 7 hingga 9 orang, dengan salah satunya adalah Mahfud MD.
Selain itu, Bambang menuturkan bahwa Komite Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto akan bersinergi dengan tim transformasi dan reformasi Polri yang digagas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun, ia menegaskan bahwa komite bentukan presiden menjadi tim utama dalam proses reformasi tersebut.
"Kan kemarin sudah disampaikan oleh Pak Dasco kalau gak salah ya. Jadi tim yang reformasi itu, Presiden tetap akan membentuk tim reformasi sehingga nanti misalnya di dalam tim Polri itu, dia akan membantu kita. Jadi ada sinergi di situ. Tapi yang penting yang utama itu adalah yang dari tim bentukan Presiden,” ujarnya.