Prabowo Bongkar 1.000 Tambang Ilegal dan 5 Juta Hektare Sawit Ilegal: Hukum Harus Ditegakkan

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto membongkar 1.000 tambang ilegal dan 5 juta hektare sawit ilegal selama periode satu tahun kepemimpinannya. Prabowo menegaskan tindakan mencuri kekayaan negara harus di hentikan dengan penegakan hukum.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Dialog "A Meeting of Minds" dengan Chairman Forbes Media, Steve Forbes di Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di St. Regis Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025 malam.

“Saya datang ke dua pulau di Indonesia, Bangka dan Belitung, dan kami mendapat laporan bahwa ada 1.000 tambang timah ilegal, 1.000 di kedua pulau ini. Dan kami kehilangan sekitar 80% dari total produksi timah kami karena penambang ilegal ini dan melalui penyelundupan. Dan saya mengatakan ini untuk dihentikan,” ujarnya.

Setelah tambang, Prabowo mengatakan negara juga telah menguasai kembali perkebunan sawit ilegal melalui keputusan pengadilan.

Baca Juga: 83,5% Publik Puas Kinerja Prabowo, Kementerian ESDM Dinilai Paling Pro Rakyat

“Ada laporan datang ke saya. Pak, dari jutaan hektar kelapa sawit, sekitar 5.000 hektar melanggar hukum. Apa? Ya. Tidak, tidak, bukan 5.000, 5 juta! 5 juta hektar melanggar hukum,” ucapnya.

“Dan itulah yang kami lakukan. Saya rasa pada akhir bulan ini, kami telah memulihkan sekitar 3,7 juta hektar perkebunan yang melanggar hukum,” tambahnya.

Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan pengelolaan sumber daya alam yang melanggar aturan.

“Jadi saya katakan saya disumpah untuk menegakkan hukum. Jadi saya katakan kepada jaksa agung saya, badan pemeriksa keuangan negara saya, lakukan investigasi, apa yang Anda temukan, jika ada kasus, hentikan konsesi mereka. Dan itulah yang kami lakukan,” tegasnya.

Baca Juga: Warga Gading Nias Residence Tagih Komitmen BUMD DKI, Ingatkan Pesan Prabowo

Prabowo mengatakan komitmen tersebut sebagai langkah besar pemerintah dalam memulihkan kerugian negara akibat praktik - praktik ilegal. Ia menegaskan besarnya kebocoran kekayaan negara harus segera dihentikan dan dipulihkan.

“Pemerintah sekarang harus menegakkan hukum. Dan saya bertekad untuk menegakkan hukum. Dan saya bertekad bahwa pemerintah Indonesia harus dihormati oleh semua orang. Hukum adalah hukum. Peraturan adalah peraturan. Mereka yang melanggar hukum harus berurusan dengan hukum. Sesederhana itu. Maksud saya, kita memulihkan banyak aset, memulihkan banyak aset secara efisien,” lanjutnya.