Ekuador Umumkan Keadaan Darurat 60 Hari Akibat Gelombang Protes Penghapusan Subsidi Solar

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Ekuador Daniel Noboa mengumumkan keadaan darurat selama 60 hari di 10 provinsi menyusul meningkatnya aksi protes nasional terhadap keputusan pemerintah yang menghapus subsidi solar. Noboa menyebut situasi tersebut sebagai akibat dari “kerusuhan internal yang serius”.

Dalam pernyataan resmi, kantor kepresidenan menegaskan bahwa langkah keadaan darurat ini diambil untuk menjaga ketertiban umum, keamanan dalam negeri, serta kesejahteraan masyarakat.

Dilansir dari Sputnik, Selasa, 7 Oktober 2025,Berdasarkan dekret yang diterbitkan, pemerintah menangguhkan hak untuk berkumpul, sementara pertemuan publik dilarang apabila berpotensi mengganggu layanan penting atau mengancam keamanan umum.

Militer dan Kepolisian Nasional Ekuador juga diberi kewenangan untuk dikerahkan sesuai kebutuhan guna menjaga stabilitas dan mencegah kekerasan.

Baca Juga: Carut Marut Ekuador Buntut Masyarakat Lakukan Demonstrasi Besar

Sejumlah pejabat menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan respons atas meningkatnya gelombang kerusuhan dan aksi pemblokiran jalan di berbagai provinsi terdampak. Otoritas setempat melaporkan sejumlah insiden kekerasan, termasuk serangan terhadap aparat keamanan, penculikan, perusakan properti, serta perampasan kendaraan kargo.

Deklarasi keadaan darurat itu dilakukan di tengah seruan baru dari Konfederasi Kebangsaan Pribumi Ekuador (Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador), organisasi masyarakat adat terbesar di negara tersebut, yang mendorong peningkatan intensitas demonstrasi yang telah berlangsung selama 13 hari.

Para pengunjuk rasa menuntut agar pemerintah mencabut Dekret 126, kebijakan yang menghapus subsidi solar dan menaikkan harga bahan bakar tersebut dari 1,80 dolar AS menjadi 2,80 dolar AS per galon sejak 12 September. Kenaikan harga itu memicu penolakan keras dari berbagai kalangan, termasuk serikat transportasi, komunitas pribumi, kelompok buruh, dan sektor lainnya.