Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diposisikan sebagai tonggak penting pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah menegaskan, inisiatif ini hadir untuk memastikan anak-anak bangsa mendapatkan asupan gizi seimbang, makanan halal, dan (dokumentasi)
Ntvnews.id, Jakarta - Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga dilibatkan dalam mengatasi persoalan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, esok dirinya akan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah.
"Besok kami dari Kemendagri akan zoom meeting dengan seluruh Kepala Daerah, kemudian Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, serta Sekda," ujar Tito usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Program Prioritas Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, Minggu, 28 September 2025.
Menurut Tito, rakor itu akan digelar secara virtual mulai pukul 08.00 WIB. Rapat akan dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dan Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang.
Rapat koordinasi membahas soal kewajiban dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program MBG memiliki SLHS (Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi), serta mengoptimalkan Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS).
"Itu kan melibatkan Dinas Kesehatan. Nanti besok pagi jam 8 kita akan laksanakan di Kemendagri zoom meeting dengan seluruh Kepala Daerah dan staf di seluruh Indonesia," jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) bermasalah. Ini dilakukan sebagai langkah menangani keracunan MBG di sejumlah daerah.
"SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi, dan investigasi," ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam jumpa pers di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu, 28 September 2025.
Zulkifli sendiri telah memimpin rapat koordinasi menyikapi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan MBG bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, KSP M. Qodari, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil BGN Nanik S Deyang, serta KemenPPA Arifah Fauzi.
"Kami menegaskan, insiden bukan sekadar angka tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus," kata dia.
Hasil rapat, pemerintah menyepakati agar ada langkah percepatan perbaikan dan penguatan tata kelola di BGN.
"Salah satu yang utama adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, kemampuan, juru masak tidak hanya di tempat terjadinya (keracunan) tapi di seluruh SPPG," tandas Zulhas, sapaannya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
