Soal 17+8 Tuntutan Rakyat, AHY Berikan Respons

Ntvnews.id, Jakarta - Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menanggapi aspirasi 17+8 tuntutan rakyat yang sebelumnya disuarakan dalam aksi unjuk rasa sepekan terakhir. AHY menegaskan bahwa pemerintah dan dirinya secara pribadi siap membuka ruang dialog untuk mendengarkan suara masyarakat.

"17+8. Kita ikuti semua, saya sudah baca satu per satu 17+8 yang menjadi aspirasi dari berbagai kalangan terutama mereka yang turun ke jalan kemarin,” ujar AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 4 September 2025.

Menurut AHY, sejumlah isu yang disampaikan melalui tuntutan tersebut bersifat mendesak dan harus segera ditanggapi dengan serius.

"Ada sejumlah isu yang dianggap urgent tentunya saya menyikapinya dengan terbuka, tentu dalam kepasitas saya juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat saya mengatakan kalau ada yang memang segera perlu kita duduk bersama, mendengarkan dan saya mengapresiasi dialog-dialog yang sudah dibuka dari DPR RI dan juga tentunya pemerintah,” jelasnya.

Baca Juga: Yusril Tegaskan Pemerintah Akan Tanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat Secara Positif

AHY menambahkan bahwa dirinya ingin agar aspirasi masyarakat dari berbagai kelompok bisa tersalurkan dengan baik.

"Kami sendiri ingin lebih mendengar apa yang diharapkan oleh masyarakat, ataukan mahasiswa buruh dan berbagai kalangan lainnya terhadap berbagai isu, apakah itu ekonomi, apakah itu masalah hukum keadilan dan lain sebagainya,” katanya.

Suasana depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 2 September 2025 siang. (NTVNews.id)

Ia menekankan bahwa meskipun saat ini menjabat sebagai Menko Infrastruktur, dirinya juga membawa perspektif sebagai pemimpin partai.

"Jadi artinya terlepas kapasitas saya sebagai Menko di Bidang Infrastruktur, tetapi sebagai salah satu pemimpin partai saya juga menyambut baik jika dialog-dialog itu dibuka dengan baik, salurannya tidak tersumbat sehingga kita bisa mencari solusinya bersama,” tutur AHY.

Baca Juga: PKB Terima Tuntutan 17+8, DPR Akan Buka Dialog 5 September

Sebagai informasi, koalisi sipil sebelumnya merumuskan 17+8 tuntutan rakyat: transparansi, reformasi, dan empati. Dari jumlah tersebut, 17 poin ditargetkan harus dipenuhi dalam sepekan hingga 5 September 2025. Sedangkan, 8 tuntutan sisanya, harus diselesaikan dalam setahun setelahnya, dan berikut daftarnya:

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tak ada kriminalisasi demonstran
2. Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan, dan semua demonstran yang menjadi korban aksi 25-31 Agustus
3. Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR
4. Publikasikan transparansi anggaran
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah
6. Pecat atau sanksi kader partai politik yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat
8. Libatkan kader partai dalam ruang-ruang dialog bersama publik
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
10. Hentikan tindakan represif dan kekerasan berlebihan aparat dalam mengawal demo
11. Tangkap dan proses hukum anggota atau aparat yang memerintahkan atau melakukan tindakan represif
12. TNI segera kembali ke barak
13. TNI tak boleh ambil alih fungsi Polri, tegakkan disiplin internal
14. Tak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
15. Pastikan upah layak untuk buruh
16. Pemerintah segera ambil langkah darurat cegah PHK massal
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah murah dan outsourcing.

Sementara 8 tuntutan tambahan jangka panjang hingga 31 Agustus 2026:

1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran; lakukan audit dan tinggikan syarat anggota DPR.
2. Reformasi partai politik; parpol harus mempublikasikan laporan keuangan, memastikan fungsi pengawasan berjalan sebagaimana mestinya.
3. Reformasi sektor perpajakan dengan adil
4. Sahkan RUU Perampasan Aset
5. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis
6. TNI kembali ke barak
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lain
8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan; mulai dari PSN, evaluasi UU Ciptaker, dan tata kelola Danantara.