Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall akan menggunakan skema pembiayaan gabungan antara pemerintah dan badan usaha.
"Tentunya kombinasi, kerja sama pemerintah dan badan usaha adalah yang terbaik," ujar AHY saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Menurutnya, skema kerja sama ini merupakan pilihan paling tepat, sementara proporsi pendanaannya masih akan dibahas lebih lanjut. Sebagai Menko Infrastruktur, AHY akan bertugas menjadi Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura), yang memiliki mandat untuk menangani kawasan pesisir termasuk pembangunan tanggul laut raksasa tersebut.
Baca Juga: AHY soal Bangun Giant Sea Wall: Kita Fokus di Jakarta dan Semarang
"Saya sebagai dewan pengarah tentunya akan memberikan masukan-masukan, sekaligus juga bisa join forces dengan Badan Otorita yang baru dalam menjalankan dan memulai langkah-langkah yang lebih konkret untuk pembangunan giant sea wall dan juga perlindungan terhadap pesisir Jawa secara keseluruhan," jelasnya.
Selain proyek tanggul laut, AHY juga menegaskan dukungan Kemenko Infrastruktur terhadap sejumlah agenda prioritas pemerintah, seperti perbaikan irigasi untuk swasembada pangan, perbaikan jalan daerah demi kelancaran distribusi logistik, serta kajian lanjutan mengenai rencana pembangunan kereta cepat.
Baca Juga: Prabowo Minta Pramono Anung Patungan Bangun Giant Sea Wall
"Yang lain-lain akan kami update lebih lanjut dan terkait dengan konektivitas juga demikian. Saya rasa masih perlu waktu," kata AHY.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) melalui Keputusan Presiden Nomor 76P Tahun 2025. Selain itu, Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro dilantik sebagai wakil kepala badan otorita.