PKB Terima Tuntutan 17+8, DPR Akan Buka Dialog 5 September

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 4 Sep 2025, 09:30
thumbnail-author
Satria Angkasa
Penulis
thumbnail-author
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Wakil Ketua Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa Riezal Ilham Pratama (tengah) bersama empat pengurus harian lainnya saat memberikan keterangan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu 3 September 2025. ANTARA/Rio Feisal. Wakil Ketua Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa Riezal Ilham Pratama (tengah) bersama empat pengurus harian lainnya saat memberikan keterangan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu 3 September 2025. ANTARA/Rio Feisal. (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan menerima tuntutan 17+8 dan mengumumkan bahwa Fraksi PKB DPR RI akan membuka ruang dialog dengan masyarakat pada 5 September 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Nanti kawan-kawan dapat mengikutinya baik secara daring ataupun nanti bisa hubungi ke akunnya DPP PKB untuk bisa terlibat di dalam aksi tersebut,” ujar Wakil Ketua Harian DPP PKB, Riezal Ilham Pratama, di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Riezal mengatakan bahwa DPP PKB telah memberikan instruksi kepada seluruh fraksi partai di DPRD tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk menggelar dialog serupa dengan masyarakat. “Dengan demikian, nanti kawan-kawan yang ingin menyampaikan aspirasinya bisa mengakses Fraksi PKB di DPRD-nya masing-masing,” katanya.

Baca Juga: Polri Tangkap Suami Istri Penghasut Geruduk Rumah Ahmad Sahroni

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena masih ada kinerja partai yang belum sesuai dengan harapan publik. “Akan tetapi, ke depan kami berkomitmen untuk menjadi partai yang dekat dengan masyarakat dan mengadvokasikan, mengaspirasikan, mengakumulasikan apa pun yang menjadi aspirasi dari masyarakat,” ucap Riezal.

Terkait isi tuntutan 17+8, Riezal menegaskan sikap partai yang menolak segala bentuk kekerasan dalam proses unjuk rasa. “Kami ingin ada evaluasi terhadap apa yang dilakukan oleh aparat keamanan. Penanganan aksi juga perlu lebih humanis karena sudah jatuh terlalu banyak korban, dan perlu ada evaluasi bahkan reformasi ke depannya terkait bagaimana penanganan massa aksi dilakukan ke depan,” ujarnya.

Selain itu, DPP PKB juga mendorong pembentukan komite investigasi independen untuk mengusut jatuhnya banyak korban dalam aksi beberapa waktu lalu. “PKB juga mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang juga harapannya ke depan akan ada ruang-ruang dialog antara akademisi dan masyarakat sipil,” kata Riezal.

 

(Sumber : Antara)

Tags

x|close