Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. (ANTARA)
Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, menilai aksi demonstrasi yang menyoroti anggota DPR RI merupakan momentum penting untuk mengevaluasi kinerja sekaligus fasilitas negara yang diterima wakil rakyat. Ia menyebut kritik publik mencerminkan ketidakpuasan atas respons lembaga legislatif terhadap aspirasi masyarakat.
Muhaimin, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu, 31 Agustus 2025 mengatakan kritik publik yang belakangan mencuat adalah cerminan dari ketidakpuasan atas cara lembaga legislatif merespons aspirasi masyarakat.
"Tentu saja, ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi, sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga, saya kira baik legislatif maupun eksekutif untuk benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu," katanya saat akan menghadiri sidang kabinet.
Baca Juga: BPBD Makassar: 4 Orang Meninggal Dunia, Satu Di antaranya Ojol Dikepung Dikira Intel
Menurutnya, tuntutan tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari solidaritas dan koreksi bersama, tidak hanya untuk lembaga DPR, tetapi juga lembaga eksekutif.
Ia menegaskan, salah satu aspek yang perlu ditinjau ulang adalah tunjangan yang diterima anggota DPR, seperti rumah dan berbagai insentif lain disebutnya kerap menimbulkan kecemburuan sosial, sehingga wajar bila menjadi sorotan publik.
Muhaimin juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, termasuk soal gaji dan tunjangan wakil rakyat.
Ia menolak anggapan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, melainkan harus dibuka secara jelas kepada masyarakat.
Baca Juga: Polda Bali Amankan 138 Orang Usai Ricuh Depan Gedung DPRD
“Tidak ada yang bisa ditutupi kan, semuanya terbuka. Keterbukaan itulah yang harus menjadi bagian dari dialog kita dengan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Muhaimin, desakan demonstran justru menjadi pintu masuk untuk melakukan reformasi kelembagaan.
Ia menilai seluruh pemangku kepentingan, baik di legislatif maupun eksekutif, perlu menjadikan kritik sebagai bahan perbaikan bagi kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Baca Juga: YLBHI Imbau Aparat Tidak Bertindak Represif dalam Menghadapi Massa Aksi
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
