Mahasiswa Bikin Tesis Solusi Penambangan Ilegal yang Disorot Prabowo

Ntvnews.id, Jakarta - Program Pascasarjana IAIN Bone kembali menorehkan prestasi akademik dengan lahirnya lulusan baru bidang hukum tata negara (HTN). Mahasiswa yang juga aktivis Bone bernama Sukarman, resmi meraih gelar magister setelah mempertahankan tesis yang fokus utama penelitiannya yakni mengenai "Pertambangan dan Kewenangan Negara: Analisis Asas Manfaat, Kepastian Hukum, dan Keseimbangan Negara dalam Perspektif Hukum dan Lingkungan serta Keislaman."

Dalam sidang tesisnya, Sukarman menyoroti hubungan erat antara pengelolaan sumber daya pertambangan dengan kewenangan negara. Serta potensi pendapatan negara dalam hal ini daerah, hingga pusat kajian ini menekankan bagaimana negara harus menyeimbangkan kepastian hukum dengan asas kemanfaatan, terutama dalam kerangka perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan.

"Pertambangan tidak hanya persoalan ekonomi dan hukum tata negara, tetapi juga menyangkut kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup generasi mendatang. negara wajib hadir melalui regulasi yang pasti, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat serta kelestarian alam tanpa mengenyampingkan maqashid syariah," ujar Sukarman, Selasa, 26 Agustus 2025.

Kajian hukum dalam penelitian ini menyoroti relevansi antara konstitusi, undang-undang pertambangan, serta peraturan turunan yang mengatur tata kelola sumber daya alam. Dalam hal ini Sukarman mempertegas kedudukan DPD RI yang memiliki dasar konstitusional sementara dari aspek lingkungan, tesis ini menegaskan bahwa eksploitasi pertambangan harus tetap sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, menjaga daya dukung ekosistem, dan mencegah kerusakan yang berdampak luas.

Dibimbing langsung oleh Rektor IAIN bone Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag. dan Dr. Burhanudin. S.H., M.H., serta diuji oleh Wakil Direktur Pasca Sarjana IAIN Bone Dr. Aksi Hamzah, S.E., M.Si. serta penguji Dr. Musliamin. M.Si., M.H.. Dalam sidang ujian tesis itu, dipimpin langsung oleh Kaprodi Pasca Sarjana HTN Dr. Jumriani Nawawi. S.H., M.H.

"Fokus penelitian ini kini mulai mendapat perhatian pemerintah, sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait maraknya tambang ilegal yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah," tuturnya.

Sukarman menilai, hasil penelitiannya dapat menjadi rekomendasi solusi konkret bagi pemerintah, dalam memperkuat tata kelola pertambangan nasional yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Sukarman juga sempat menyampaikan hasil dari penelitian dapat menjadi solusi bagi negara yang baru-baru ini dipersoalkan oleh Pesiden Prabowo Subianto soal tambang ilegal di negara ini yang begitu merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

"Prestasi akademik ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah ilmu hukum tata negara di IAIN Bone, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam penguatan kebijakan publik, khususnya pada isu pertambangan, lingkungan, dan penegakan hukum di Indonesia," tandas Sukarman.