Menteri Ketenagakerjaan Yassierli/Ist
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja Yassierli menyampaikan keprihatinan mendalam terkait kasus yang menimpa Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer yang tertangkap tangan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yassierli menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah hukum yang diambil KPK dalam memberantas korupsi di lingkungan pemerintahan.
“Saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diproses KPK,” ujar Yassierli dalam konferensi pers di kantornya Kamis, 21 Agustus 2025.
Ia menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh kerja KPK. “Saya menghormati apa yang sedang dijalankan KPK dan mendukung langkah KPK dalam menindak pelaku korupsi,” lanjutnya.
Yassierli mengaku bahwa peristiwa ini menjadi pukulan berat, baik secara pribadi maupun bagi keluarga besar Kementerian Transmigrasi. Terlebih, peristiwa ini terjadi tidak lama setelah ia resmi dilantik sebagai Menteri.
“Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Transmigrasi, ini pukulan berat, apalagi sejak saya dilantik menjadi menteri, atau dalam 10 bulan terakhir saya dengan melakukan banyak pembenahan dan penataan terkait dengan integritas profesionalisme dan perbaikan layanan,” tutup Yassierli.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) mendampingi korban penahanan ijazah oleh PT Duta Palma Tower, Hebben Tarnando untuk memenuhi panggilan di Polres Metro Jakarta Selatan (Polres Metro Jaksel), Jakarta, Senin, (Antara)
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai detail kasus maupun pihak-pihak yang terlibat.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak menunjukkan keterkejutan berlebihan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer.
"Ya, kalau terkejut 'wow-nya' gitu ya, nggak," ujarnya dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 21 Agustus 2025 ketika ditanya soal sikap Presiden atas OTT tersebut.
Menurut Prasetyo, Presiden menekankan agar peristiwa itu dijadikan peringatan bagi seluruh pejabat negara untuk menjaga integritas dalam menjalankan amanah.
Prasetyo yang juga bertugas sebagai Juru Bicara Presiden menambahkan bahwa Kepala Negara tidak berencana memanggil atau mengumpulkan para menteri maupun pejabat lainnya setelah kejadian itu.
Presiden, kata dia, tetap meminta para pembantunya bekerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
"Bahwa, ada satu kejadian itu menjadi warning untuk kita semua, iya. Tapi bukan berarti setelah itu langsung akan ada semua dipanggil,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
