Menhut Ajak Perkuat Konservasi, Selamatkan Gajah Sumatera hingga Harimau dari Kepunahan

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya langkah konservasi untuk menyelamatkan flora dan fauna dilindungi yang terancam punah, termasuk Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) melalui program yang didukung Presiden Prabowo Subianto.

“Kita tahu bersama dan ini adalah tantangan kita bersama, bahwa alam kita sedang menjerit. Ada proses pembangunan yang legal yang memang diakui, berproses secara hukum, legal, formal, baik. Tapi juga banyak yang ilegal mengakibatkan kerusakan alam kita,” ujar Raja Juli Antoni dalam puncak peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2025 di Jakarta, Senin, 11 Agustus 2025.

Ia menjelaskan, pemerintah telah dan akan terus menjalankan berbagai upaya, di antaranya konservasi gajah Sumatera melalui Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) di Aceh, yang memanfaatkan lahan hibah dari Presiden Prabowo dan kini dalam tahap proses.

Baca Juga: Menhut Raja Juli Tegaskan Komitmen Perlindungan Masyarakat Adat, Hutan Adat Capai 400 Ribu Hektare

Selain itu, Kemenhut bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) tengah menertibkan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo yang menjadi salah satu kantong gajah dari perkebunan sawit ilegal. Saat ini, jumlah kantong atau wilayah habitat gajah di Sumatera tersisa 22, berkurang drastis dari 44 lokasi yang tercatat pada 1980-an.

Menhut juga menyebut beberapa satwa dilindungi yang terancam keberadaannya, seperti Harimau Sumatera (Panthera tigris sondaica) serta tiga jenis orang utan di Indonesia, yaitu Orang Utan Kalimantan (Pongo pygmaeus), Orang Utan Sumatera (Pongo abelii), dan Orang Utan Tapanuli (Pongo tapanuliensis).

“Ini momentum yang baik untuk kita mengingatkan kembali betapa tantangan kita dalam konservasi ini luar biasa,” katanya.

Raja Juli Antoni menegaskan pihaknya membuka ruang seluas-luasnya untuk kolaborasi konservasi dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat. Ia meminta jajaran Kemenhut tidak mempersulit partisipasi publik dalam pemulihan ekosistem dan upaya konservasi lainnya.

Baca Juga: Kemenag Siapkan Fasilitator untuk Dorong Penerapan Kurikulum Berbasis Cinta

(Sumber: Antara)