Perdana Menteri Irak, Mohammad Shia Al-Sudani, Senin 23 September 2024 menyerukan pertemuan darurat para pemimpin Arab di New York di sela-sela Sidang Umum ke-79 PBB guna membahas serangan mematikan Israel terhadap Lebanon. /ANTARA/Anadolu/py (Antara)
Ntvnews.id, Istanbul - Perdana Menteri Irak, Mohammed Shia al-Sudani, pada Sabtu, 9 Agustus 2025 waktu setempat menegaskan bahwa kondisi keamanan yang kini membaik di negaranya sudah tidak memberi alasan bagi keberadaan senjata di luar lembaga resmi negara. Ia menekankan bahwa langkah tersebut “tidak ditujukan kepada kelompok atau individu tertentu.”
Pernyataan itu ia sampaikan dalam pertemuan dengan para tokoh suku di Baghdad, yang digelar untuk memperingati pemberontakan tahun 1920 melawan kekuasaan Inggris. Dalam kesempatan tersebut, al-Sudani menyebut pemerintahnya menerapkan pendekatan “layanan sebagai prioritas,” dengan melakukan kunjungan lapangan ke berbagai provinsi guna memantau proyek sekaligus memenuhi kebutuhan warga.
Ia juga memuji kontribusi suku-suku Irak dalam membentuk kehidupan politik dan membantu negara melewati masa-masa sulit. Menurutnya, “menempatkan semua senjata di bawah kendali negara, menegakkan supremasi hukum, dan memerangi korupsi” adalah tuntutan yang datang dari otoritas agama maupun masyarakat sipil, serta “tidak dapat ditawar.”
“Dalam lingkungan yang stabil, tidak ada alasan bagi senjata berada di luar lembaga negara, dan suku-suku harus mendukung kewibawaan hukum serta peradilan,” ujar al-Sudani.
Baca Juga: Irak Protes Usai AFC Penuhi Perubahan Jadwal Lawan Timnas Indonesia
Walaupun tidak menyebut kelompok tertentu, pengamat politik menilai pernyataan tersebut sebagai pesan tersirat kepada faksi-faksi bersenjata yang beroperasi di luar otoritas resmi.
Sikap al-Sudani ini muncul di tengah wacana serupa di Lebanon, di mana pemerintah setempat sedang menyiapkan rencana untuk memastikan kepemilikan senjata hanya berada di tangan angkatan bersenjata nasional sebelum akhir tahun. Namun, langkah itu mendapat penolakan keras dari Hizbullah yang menilai kebijakan tersebut bermotif politik dan sejalan dengan tekanan dari Israel serta Amerika Serikat.
Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, telah memerintahkan militer menyusun peta jalan pelaksanaan rencana tersebut. Sementara itu, Presiden Joseph Aoun meluncurkan proposal nasional yang lebih luas, mencakup penarikan pasukan Israel, pembebasan tahanan, serta kendali penuh negara terhadap senjata.
Hizbullah mengecam kebijakan itu sebagai “dosa besar” dan menuduh pemerintah mengabaikan keberadaan mereka “seolah tidak ada.”
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
