Bamsoet Apresiasi Keputusan Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi sebagai Langkah Pemersatu Bangsa

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 8 Agu 2025, 10:49
thumbnail-author
Satria Angkasa
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo. (ANTARA/HO-DPR) Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo. (ANTARA/HO-DPR) (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, menyatakan dukungannya terhadap langkah strategis Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Ia menilai kebijakan tersebut menunjukkan kepemimpinan yang berorientasi pada pemersatuan bangsa.

Bamsoet menilai, keputusan itu mencerminkan sikap kenegarawanan yang dilandasi kesadaran akan pentingnya stabilitas politik, persatuan nasional, dan rekonsiliasi di kalangan elite di tengah dinamika serta tantangan yang dihadapi Indonesia.

"Abolisi dan amnesti yang diberikan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa kekuasaan digunakan untuk merangkul, bukan mengucilkan. Untuk menyatukan, bukan memecah belah. Ini adalah keputusan yang lahir dari keberanian moral dan visi kenegaraan yang jauh ke depan," ujarnya di Jakarta, Jumat.

Baca Juga: Bamsoet Apresiasi Perakitan BAIC BJ40 Plus di Indonesia

Ia menjelaskan, pemberian abolisi kepada Tom Lembong menjadi sinyal keterbukaan kepada kelompok profesional kritis yang selama ini berada di luar lingkaran kekuasaan. Sementara itu, amnesti untuk Hasto Kristiyanto memperlihatkan iktikad baik dalam membuka ruang dialog dengan kekuatan politik utama seperti PDI Perjuangan, yang selama ini berperan sebagai oposisi utama.

"Ini bukan tentang kompromi politik, tetapi konsolidasi nasional. Presiden memahami bahwa di tengah tantangan global dan domestik, Indonesia membutuhkan persatuan elite untuk menjaga arah pembangunan menuju 2045,” kata Bamsoet.

Bamsoet mengaitkan kebijakan ini dengan catatan sejarah, di mana politik rekonsiliasi kerap memicu stabilitas dan kebangkitan nasional. Ia mencontohkan langkah Presiden BJ Habibie pada 1999 yang memberikan amnesti kepada sejumlah tahanan politik Orde Baru, yang kemudian menjadi titik awal konsolidasi demokrasi pasca-reformasi.

Menurutnya, keputusan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa semangat rekonsiliasi tetap relevan di era persaingan geopolitik global dan tantangan domestik saat ini.
Ia menilai kebijakan tersebut merupakan wujud kekuatan moral seorang pemimpin yang memahami bahwa pengampunan adalah bentuk tertinggi dari kekuasaan.

"Sebagaimana Abraham Lincoln pernah menolak mendiskriminasi bekas musuhnya dalam Perang Sipil Amerika Serikat, Presiden Prabowo kini mengambil posisi sebagai pemersatu bangsa, bukan sebagai penjaga tembok pemisah," ucapnya.

(Sumber : Antara)

x|close