Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung secara resmi memulai pembangunan Septic Tank Komunal Terintegrasi dengan Teknologi Biogas di Rusunami Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, pada Senin, 28 Juli 2025.
Proyek ini menjadi langkah strategis Pemprov DKI dalam mempercepat akses sanitasi layak dan aman bagi seluruh warga Ibu Kota, khususnya di kawasan padat penduduk.
Pramono menegaskan bahwa meskipun angka buang air besar sembarangan (BABS) di Jakarta relatif kecil dibanding daerah lain, persoalan ini tetap menjadi fokus utama pemerintah.
“Persoalan buang air besar sembarangan masih menjadi perhatian serius Pemprov DKI Jakarta. Meskipun angkanya relatif rendah dibandingkan daerah lain, kami tetap berkomitmen untuk menuntaskan persoalan ini. Seperti yang kita lihat di Bidara Cina, Pemerintah Kota Jakarta Timur telah serius menyelesaikan isu sanitasi ini,” ujar dia.
Pramono Anung memberikan apresiasi tinggi terhadap keterlibatan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan organisasi sosial, dalam mendukung program sanitasi ini. Dukungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan seperti PT JIEP, Transportasi Jakarta, Bank Jakarta, dan Food Station, serta kolaborasi dengan BAZNAS dan PMI, dinilai sangat penting.
Pramono Anung (NTVNews.id/ Adiansyah)
Baca Juga: Pramono Luncurkan Transjakarta Rute Blok M-Ancol, Targetkan 500 Bus Listrik Beroperasi Tahun Ini
“Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Partisipasi CSR sangat penting, karena ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yang digunakan setiap hari,” katanya.
Lebih dari sekadar pembangunan infrastruktur, Gubernur Pramono menekankan pentingnya mengubah pola perilaku masyarakat terkait kebersihan dan kesehatan lingkungan. Diharapkan, kehadiran septic tank komunal berbasis energi biogas ramah lingkungan ini tidak hanya menyelesaikan isu BABS, tetapi juga menjadi solusi berkelanjutan bagi pengelolaan limbah rumah tangga.
“Sanitasi memang bersifat pribadi, tetapi karena kami terus berkomunikasi dengan masyarakat, RW, dan wali kota, maka persoalan seperti ini harus segera diselesaikan. Saya minta Wali Kota melaporkan dan memastikan penanganannya, terutama di wilayah padat penduduk, agar benar-benar tuntas,” tutup Pramono Anung.