Mendagri Bikin Tim Buat Serap Anggaran 4 Provinsi Papua

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggandeng Kementerian Keuangan untuk membentuk tim khusus guna mempercepat penyerapan anggaran di empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Tito menyampaikan bahwa Provinsi Papua Tengah sudah berhasil menyerap anggaran hingga 48 persen, sementara tiga provinsi lainnya masih di bawah 18 persen per 27 Juni 2025.

“Kami sudah diskusikan dengan Wakil Menteri Keuangan dan akan membentuk tim gabungan untuk mendampingi daerah-daerah ini. Targetnya penyerapannya minimal 40 persen ke atas,” ujarnya dalam rapat evaluasi di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Jenderal Tito Beberkan Tugas Utama Satgas Tindak Premanisme

Menurut Tito, rendahnya realisasi anggaran di tiga provinsi tersebut disebabkan oleh kendala administratif, khususnya pemenuhan persyaratan penyaluran dana yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan. “Mereka sudah menerima dana dari pusat, namun syarat-syarat penyaluran belum terpenuhi sehingga prosesnya terhambat,” jelas Mendagri.

Tim khusus ini nantinya akan memberikan bimbingan teknis kepada jajaran pemerintahan provinsi agar proses penyaluran anggaran dapat berjalan lebih lancar dan cepat. “Kami akan berikan pendampingan agar penyaluran anggaran lebih mudah dan efektif, sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Rapat evaluasi yang digelar bersama Komisi II DPR RI juga membahas berbagai aspek terkait transfer dana otonomi khusus dan alokasi anggaran infrastruktur di keempat provinsi tersebut. Acara dihadiri pula oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, serta perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas.

Evaluasi ini menjadi momentum penting setelah tiga tahun pemerintah pusat membina dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonomi baru Papua sesuai undang-undang pembentukan provinsi tersebut. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Papua.