Dedi Mulyadi Akan Buat Pergub Soal Pendidikan Barak Militer di Jabar

Ntvnews.id, Jakarta - Dedi Mulyadi selaku gubernur Jawa Barat melakukan diskusi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), untuk membahas terkait program pendidikan militer yang sedang berlangsung di Jawa Barat.

Pria yang kerap disapa Kang Dedi tersebut menjelaskan bahwa pendidikan barak militer yang dilakukan oleh siswa nakal dan dibimbing oleh satuan TNI itu, sudah diatur surat edaran.

"Sudah ada surat edaran yang disampaikan ke bupati, wali kota di seluruh Jawa Barat. Surat edaran gubernur sudah ada...setelah ini akan kuatkan dengan Pergub," tutur Dedi Mulyadi di Kemenham, Jakarta, 8 Mei 2025.

Tak hanya itu, Kang Dedi pun menjelaskan secara rinci alasannya membentuk barak militer untuk siswa yang nakal, karena banyaknya anak-anak di Jawa Barat yang memiliki pola hidup tidak tepat dan memilih menghabiskan main game online hingga kartu malam, sehingga mengganggu jadwal sekolah.

Hal tersebut juga dibarengi dengan adanya tindak kriminal yang dilakukan oleh anak-anak, seperti konsumsi obat-obatan terlarang, minuman keras hingga tawuran.

"Beredarnya obat-obat yang tidak layak dikonsumsi dari sisi kesehatan, yang dijual secara terbuka sebenarnya berharga di bawah Rp10 ribu dengan 3 butir. Serta minuman-minuman yang beredar secara luas yang bisa diakses oleh anak-anak SMP, ini adalah problem yang harus segera diselesaikan," jelasnya.

Masalah yang sering terjadi di kalangan pejabat di Jawa Barat tersebut, justru tidak bisa diselesaikan melalui konseling di sekolah ataupun pengajaran orang tua.

"Maka harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan melalui pola pendidikan disiplin siswa Dalam kaedah bahasa saya adalah pendidikan bela negara dengan penguatan pendidikan berkarakter. Maka kami menggandeng lembaga TNI," imbuhnya.

Setelah konsultasi dengan Menteri HAM Natalius Pigai, ia menyebut tidak ada pelanggaran hak anak yang dilakukan di barak militer bagi siswa yang sedang menjalani program pendidikan tersebut.

"Jadi model itu yang kami kembangkan dan kami tadi konsultasikan bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap hak-hak anak sendiri," tandasnya.