Dedi Mulyadi Sentil Jakarta: Kalau Saya Gubernurnya Per Keluarga Dapat Rp10 Juta

Ntvnews.id, Jakarta - Dedi Mulyadi menyampaikan sebuah gagasan menarik mengenai potensi besar APBD DKI Jakarta. Menurutnya, jika ia menjabat sebagai Gubernur Jakarta, ia optimis bisa memberikan penghasilan sebesar Rp 10 juta per bulan untuk setiap kepala keluarga, mengingat besarnya dana APBD yang tersedia.

Walau saat ini Dedi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, pernyataannya itu disampaikan dalam konteks pidato di ajang Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) yang digelar di Bandung pada Selasa, 6 Mei 2025.

Dalam pidatonya, Dedi memaparkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan besaran APBD DKI Jakarta. Ia menyebut bahwa APBD Jakarta mencapai sekitar Rp 90 triliun, sedangkan jumlah penduduknya diasumsikan sekitar 10 juta jiwa.

"Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta, APBD-nya Rp 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta (penduduk) ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga Rp 10 juta,” ujar Dedi Mulyadi.

"Karena Rp 10 Juta dikali 2 juta (kepala keluarga) hanya Rp 20 triliun. Kalau saya (jadi gubernurnya), bagi," kata Dedi Mulyadi.

Namun, kondisi di Jawa Barat yang ia pimpin sangat berbeda. Jumlah penduduk yang jauh lebih besar membuat gagasan serupa sulit diterapkan. Jawa Barat memiliki populasi sekitar 50 juta orang, sementara APBD tahun 2024 hanya mencapai Rp 36 triliun.

"Beda, kalau Jabar 50 juta penduduk," jelasnya.

Pernyataan Dedi mengenai APBD tidak hanya soal perbandingan anggaran, tetapi juga bagian dari ide besarnya tentang keadilan fiskal antar daerah. Ia menekankan pentingnya setiap daerah untuk menuju kemandirian fiskal agar tidak terus bergantung pada pemerintah pusat.

Untuk mencapainya, Dedi menegaskan bahwa pembangunan daerah harus dilakukan secara cepat dan terarah. Proyek pembangunan sebaiknya diarahkan untuk mendukung investasi dan tidak boleh dikerjakan secara berulang-ulang di tahun-tahun berikutnya.

"Pembangunan harus diselesaikan dalam waktu cepat, setelah itu berarah pada investasi. Gak bisa pembangunan gini-gini terus," kata Dedi.

Ia menambahkan bahwa pembangunan yang baik harus memiliki batas waktu yang jelas agar tidak mengulang pekerjaan dari tahun sebelumnya.

"Apa yang kita selesaikan dalam waktu 1 tahun, apa yang waktu 2 tahun, apa yang waktu 3 tahun, apa yang waktu 4 tahun, apa yang waktu 5 tahun, ini semuanya tidak boleh berulang, pekerjaan kemarin harus tidak boleh dikerjakan hari ini lagi," ungkapnya. 

"Kenapa, pembangunnya ke depan tujuannya untuk apa, agar fiskal ini, fiskal yang tahun kemarin itu tidak digunakan untuk tahun ini. Dan negara sudah mulai berpikir untuk membangun kemandirian," papar Dedi.