Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. (Instagram)
Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pihaknya lebih memilih menerapkan aturan hukum yang berlaku dalam menangani siswa bermasalah, ketimbang menerapkan pendekatan pendidikan karakter ala militer di barak TNI sebagaimana diwacanakan oleh pemerintah daerah lain.
“Sudah ada aturan hukumnya kenapa harus ngarang-ngarang? Kami sih enggak usah, sesuai dengan ketentuan saja,” ujar Luthfi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 April 2025.
Pernyataan itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI bersama sejumlah gubernur serta Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk.
Luthfi menilai bahwa pendekatan hukum jauh lebih relevan dan tegas, terutama bagi anak-anak yang sudah cukup umur dan terbukti melanggar hukum. Ia menjelaskan bahwa jika seorang anak terbukti melakukan tindak pidana dan usianya telah mencukupi, maka penegakan hukum harus dilakukan secara tuntas.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Tuai Kritik Soal Ide Kirim Siswa ke Barak Militer, Anggota DPR: Bisa Langgar HAM
“Kalau anak-anak sudah di atas umur, melakukan tindak pidananya, sidik tuntas terkait dengan tindak pidananya, 'kan begitu,” kata Luthfi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa bagi siswa berusia 12 tahun ke atas, pendekatan hukum bukan hanya soal pertanggungjawaban, tetapi juga untuk memberi efek jera
“Kalau sudah cukup umur, antara 12 tahun dan 18 tahun di atas, itu ya pidana, ya dilakukan pidana biar efek jera, dan buktinya di Jawa Tengah mampu untuk mengatasi itu semua,” ucapnya.
Namun, untuk siswa yang masih tergolong anak di bawah umur, Luthfi mengatakan pendekatan pembinaan lebih diutamakan dengan melibatkan pihak sekolah dan keluarga.
Baca Juga: Soal Dedi Mulyadi Bilang Anak Bermasalah Bakal Masuk Barak Militer, Mendikdasmen: No Comment
“Kalau di bawah umur, masih ada kewenangan kalau di sekolah masih ada namanya guru, kembalikan orang tuanya,” ujarnya.
Pernyataan Luthfi ini muncul sebagai respons atas wacana yang digulirkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang berencana mengirimkan siswa bermasalah di wilayahnya untuk mengikuti pendidikan karakter di barak militer mulai 2 Mei 2025.
Menurut Dedi, program tersebut akan dimulai di beberapa daerah yang dinilai rawan di Jawa Barat dan akan dilakukan secara bertahap.
“Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kami mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap,” kata Dedi dalam keterangannya di Bandung.
Dedi menyebut bahwa program tersebut merupakan hasil kerja sama dengan TNI dan Polri, dengan sekitar 30 hingga 40 barak militer yang telah disiapkan sebagai tempat pelatihan bagi para siswa peserta program.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
