Tangkapan layar - Salinan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri yang diteken Presiden Joko Widodo pada 15 Oktober 2024. (Dok.Antara.)
Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2024, yang melandasi pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.
Perpres yang ditandatangani pada 15 Oktober 2024 itu mengatur struktur organisasi dan tata kerja Polri.
Baca Juga:
4 Fakta Foto Pria Mirip Abidzar Al Ghifari Pamer Alat Kelamin di X, Putra Umi Pipik Masih Bungkam
Profil Abidzar Al Ghifari, Anak Umi Pipik yang Sedang Trending di X
Pembentukan Kortastipidkor tercantum dalam Pasal 20A, yang menyatakan bahwa unit ini merupakan elemen utama dalam pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi, di bawah komando Kapolri.
Selain itu, Kortastipidkor akan menelusuri dan mengamankan aset-aset hasil tindak pidana korupsi.
Unit ini dipimpin oleh seorang kepala yang setara dengan jenderal bintang dua, yang melapor langsung kepada Kapolri.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya telah menyampaikan rencana pembentukan Kortastipidkor sejak Desember 2021, sejalan dengan pelantikan 44 mantan pegawai KPK sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo berbicara dengan awak media di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu (17/7/2024). ANTARA/Nadia Putri Rahmani (ANTARA/Nadia Putri Rahmani)
Nantinya, Kortastipidkor akan dilengkapi dengan divisi-divisi, termasuk divisi pencegahan, kerja sama antarlembaga, serta penindakan.
Menurut Listyo Sigit, kehadiran mantan pegawai KPK dalam struktur Polri diharapkan dapat memperkuat peran lembaga ini dalam memberantas korupsi secara lebih efektif.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
