Ntvnews.id, Jakarta - Ketua DPD RI Sultan Najamudin mengusulkan Indonesia memiliki tiga wakil presiden (wapres). Usulan ini direspons Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Menurut Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, usulan Sultan tak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945.
"Tidak sesuai dengan konstitusi, tidak sesuai dengan teori, dan tidak sesuai dengan logika ketatanegaraan yang bergerak maju dan modern, serta pengembangan demokrasi substansial," ujar Doli, Minggu, 22 November 2026.
Ia merespons usulan Sultan dengan menyinggung pentingnya memahami perbedaan antara negara dan lembaga negara. Menurut Doli, kedua istilah tersebut memiliki pengertian dan kedudukan yang berbeda dalam sistem ketatanegaraan sehingga tidak bisa disamakan.
"Mungkin Saudara Sultan sedang mengenang pada saat pemilihan satu paket sebagai Ketua DPD atau pada saat menyusun makalah di bangku sekolah dulu. Harus dibedakan antara 'negara' dengan 'lembaga negara'. Itu sesuatu yang sangat berbeda," jelas Doli.
Diketahui, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa jumlah wakil presiden adalah satu orang, di mana pasalnya berbunyi:
Pasal 4
(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden Usulan
Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan agar wakil presiden di Indonesia berjumlah tiga orang. Tiga wapres itu nantinya bisa berkantor di tiga wilayah Indonesia, yakni bagian timur, tengah, dan barat.
"Ini merupakan usulan lama kami, namun saya kira masih relevan untuk diwacanakan di saat bangsa ini sedang mencari sosok Wapres yang baru. Agar Ke depan kita ingin para wapres ini dapat berkantor di Papua, Kalimantan dan Sumatera," ujar Sultan
Ia memandang, wilayah Indonesia memiliki karakter dan kebutuhan masing-masing. Menurut Sultan, kepemimpinan nasional juga harus dirancang dengan memperhatikan juga pertimbangan kewilayahan dan keadilan politik.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Ahmad Doli Kurnia memberikan paparan di Universitas Andalas, Sumatera Barat, Senin, 22 September 2025. (ANTARA)