Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan tiga indikator utama yang menjadi penilaian dalam program Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026.
Ketiga indikator tersebut meliputi kekompakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kualitas pengelolaan administrasi kependudukan, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Tito mengatakan, Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 batch III merupakan bagian dari putaran ketiga pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah. Dalam putaran ini, kegiatan telah dilaksanakan sebanyak dua kali, termasuk untuk wilayah Sumatera yang digelar di Medan.
Namun, Tito tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut karena harus mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Nagan Raya, Aceh.
Dalam agenda itu, Presiden menyaksikan pembentangan bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer yang memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dan Guinness World Records (GWR).
Tito menjelaskan, indikator pertama yang menjadi perhatian dalam penilaian adalah kekompakan Forkopimda. Menurutnya, Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang unik karena menerapkan otonomi daerah dengan konsep semi-desentralisasi.
Artinya, sebagian kewenangan pemerintahan diserahkan kepada daerah dan dipimpin oleh kepala daerah. Namun, terdapat pula instansi vertikal seperti Polri, TNI, dan Kejaksaan yang berada di bawah koordinasi pemerintah pusat.
Oleh karena itu, Forkopimda dibentuk sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antara unsur pimpinan daerah.
"Saya ingin rekan-rekan menyadari, kepala daerah, bahwa sudah ada PP-nya dan pimpinan Forkopimda itu adalah kepala daerah. Jadi, tolong betul-betul bisa merangkul rekan-rekan pimpinan daerah yang lainnya," ujar Tito di Nusantara Ballroom, NT Tower, Jakarta, Selasa malam, 17 November 2026.
Dia meminta para kepala daerah, baik gubernur maupun bupati dan wali kota, untuk membangun komunikasi intensif dengan unsur pimpinan daerah lainnya. Di tingkat provinsi, misalnya, kepala daerah perlu merangkul Kapolda, Pangdam, Danrem, Kajati, hingga Kabinda melalui rapat koordinasi secara rutin.
Menurut Tito, kekompakan Forkopimda menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di daerah.
"Semakin kompak daerah itu akan semakin baik. Tapi kalau kita tidak kompak, nanti masing-masing akan saling menunjukkan taringnya. Kalau sudah seperti itu, daerah bisa berantakan," tegasnya.
Dia mencontohkan pentingnya koordinasi Forkopimda dalam menghadapi situasi darurat, termasuk bencana alam dan pengamanan Natal serta Tahun Baru (Nataru).
Tito menilai, daerah dengan koordinasi Forkopimda yang solid cenderung lebih cepat dalam menangani bencana dan melakukan pemulihan.
Dia mencontohkan penanganan bencana di Sumatera Barat yang dinilai relatif cepat karena unsur Forkopimda mampu bekerja secara kompak.
"Semua yang bergerak adalah Forkopimda. Semakin bagus Forkopimdanya, semakin cepat penanganannya. Saya merasakan seperti dalam bencana Sumatera, Sumatera Barat paling cepat melakukan pemulihan. Kenapa? Karena Forkopimdanya kompak," ungkapnya.
Pengelolaan Data Dukcapil Jadi Indikator Kedua
Indikator kedua adalah kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil).
Tito menjelaskan, data kependudukan yang dikelola Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama jajaran Dukcapil di tingkat provinsi serta kabupaten/kota merupakan salah satu basis data penting bagi pemerintah.
Saat ini, lebih dari 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98 persen telah tercatat dalam sistem data kependudukan.
Menurut Tito, data Dukcapil memiliki peran strategis karena menjadi dasar berbagai kebutuhan pemerintahan. Mulai dari perencanaan pembangunan, pengawasan, penyaluran bantuan sosial (bansos), hingga penyelenggaraan pelayanan publik.
Pemerintah juga tengah membahas dua regulasi penting yang berkaitan dengan penguatan data kependudukan, yakni Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Satu Data Indonesia.
Tito menyebut, pembahasan Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah melibatkan Komisi II DPR RI. Sementara itu, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari sistem Dukcapil juga akan menjadi salah satu basis utama dalam implementasi Satu Data Indonesia.
Karena itu, pemerintah memberikan apresiasi kepada daerah yang dinilai berhasil mengelola administrasi kependudukan secara tertib, akurat, dan terintegrasi.
Pertumbuhan Ekonomi Jadi Indikator Ketiga
Indikator ketiga adalah pertumbuhan ekonomi daerah. Tito menilai, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu ukuran penting untuk melihat kemampuan dan kinerja kepala daerah dalam mengelola potensi wilayahnya.
Dia menjelaskan, pengendalian inflasi tetap menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. Saat ini, inflasi nasional tercatat sebesar 3,23 persen, masih berada dalam rentang sasaran 1,5 hingga 3,5 persen.
Baca Juga: Randy Tampubolon Tegaskan Komitmen Nusantara TV Perangi Hoaks dan Suarakan Optimisme Bangsa
Namun, angka inflasi nasional merupakan hasil kontribusi pemerintah pusat bersama 552 pemerintah daerah. Karena itu, setiap daerah harus ikut menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Meski demikian, menurut Tito, pengendalian inflasi saja belum cukup. Pemerintah daerah juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi agar aktivitas usaha dan perputaran uang di masyarakat semakin meningkat.
"Angka pertumbuhan ekonomi itu adalah angka yang paling penting bagi saya untuk membaca kinerja dan kemampuan kepala daerah. Daerah yang mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi tinggi menunjukkan kerja yang luar biasa," jelas Tito.
Dia memaparkan, terdapat sejumlah komponen yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya adalah konsumsi rumah tangga yang mencerminkan daya beli masyarakat.
Semakin tinggi konsumsi rumah tangga, semakin baik pula gambaran aktivitas ekonomi masyarakat di daerah tersebut.
Komponen berikutnya adalah investasi. Tito menilai, kepala daerah harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif agar semakin banyak investor tertarik menanamkan modal.
Dia mencontohkan Kabupaten Merauke yang dinilai mampu bergerak cepat seiring masuknya berbagai investasi dan proyek berskala besar.
Selain itu, belanja pemerintah juga menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya belanja pemerintah pusat, tetapi juga realisasi belanja pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tito mengatakan, pemerintah melakukan evaluasi setiap tiga bulan untuk melihat capaian pendapatan dan realisasi belanja daerah.
Menurutnya, kondisi ideal adalah ketika pemerintah daerah mampu mencapai target pendapatan sekaligus merealisasikan belanja secara optimal.
"Yang terbaik adalah pendapatan tinggi, belanjanya tinggi, tetapi masih ada ruang atau sisa anggaran. Banyak daerah yang pendapatannya tidak tercapai dan belanjanya juga rendah. Akibatnya, uang tidak beredar di masyarakat sehingga ekonomi melambat," paparnya.
Dia pun mengingatkan kepala daerah agar menyusun APBD dengan perencanaan pendapatan yang realistis dan belanja yang produktif.
Realisasi belanja yang optimal diharapkan dapat mendorong perputaran uang di masyarakat, menggerakkan sektor swasta, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ekspor dan Hilirisasi Perlu Diperkuat
Selain konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah, Tito juga menyoroti pentingnya ekspor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dia menjelaskan, selisih antara ekspor dan impor menjadi salah satu komponen yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Tito mencontohkan Kabupaten Mimika yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi tinggi berkat aktivitas ekspor, termasuk dari sektor pertambangan melalui PT Freeport Indonesia.
Hal serupa juga terlihat di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, yang turut memperoleh manfaat dari aktivitas ekspor. Dampaknya juga dirasakan wilayah lain di Papua.
Meski demikian, Tito mengingatkan bahwa kegiatan ekspor tidak harus selalu mengandalkan perusahaan besar.
Pemerintah daerah perlu mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu menghasilkan produk berorientasi ekspor.
Dia mencontohkan potensi kerajinan berbahan kerang di Raja Ampat serta hasil perikanan, seperti tuna, di wilayah Fakfak, Raja Ampat, dan Biak.
Menurutnya, potensi sumber daya lokal tersebut harus dikembangkan melalui pengolahan dan hilirisasi agar memiliki nilai tambah serta mampu menembus pasar internasional.
"Jangan hanya dimakan lokal, tetapi bagaimana membuatnya bisa berorientasi ekspor. Dorong masyarakat dan UMKM untuk berpikir mengekspor produk-produk yang ada di daerah masing-masing," imbaunya.
Tito berharap, pemberian penghargaan melalui program Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 dapat mendorong seluruh kepala daerah meningkatkan kinerja pemerintahan.
Dia menegaskan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan membuka peluang bagi daerah untuk berkembang lebih cepat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat pembangunan.
"Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan membuat lompatan daerah itu menjadi maju. Kalau tidak, ya begitu-begitu saja," tukas Tito.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah). (Foto: Dokumentasi NTV)