Ntvnews.id, Jakarta - Komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terus disuarakan sejumlah tokoh Papua di tengah dinamika politik yang berkembang di dalam maupun luar negeri. Masyarakat diimbau tidak mudah terpengaruh narasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), termasuk rencana pelaksanaan upacara rekonsiliasi di Port Vila, Vanuatu, pada November 2026 yang dikaitkan dengan konsolidasi kelompok tersebut.
Tokoh pemuda Papua, Max Abner Ohee, menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami kedudukan Papua sebagai bagian sah dari Indonesia. Menurutnya, berbagai agenda politik yang dibawa kelompok tertentu tidak serta-merta mencerminkan kehendak seluruh masyarakat Papua. Karena itu, informasi mengenai Papua perlu disikapi secara kritis dengan mempertimbangkan landasan sejarah dan hukum.
“Papua adalah Indonesia, hal ini sudah sah dan final yang dinyatakan dalam Resolusi PBB No 25/24, bahwa Irian Barat dulu sekarang Papua dan Papua Barat sudah sah menjadi bagian dari NKRI, tidak bisa diganggu gugat,” tegas Max Abner Ohee.
Selain menjaga persatuan, Max menilai masa depan Papua perlu diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan. Pendidikan, pembangunan ekonomi, serta terbukanya kesempatan bagi generasi muda merupakan faktor penting agar masyarakat Papua dapat mengambil peran lebih besar dalam pembangunan nasional.
Senada dengan hal tersebut, tokoh Papua sekaligus Ondofolo, Yanto Eluay, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang membangun persepsi negatif mengenai Papua. Ia menilai isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) perlu dilihat secara objektif dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik kelompok tertentu.
“Isu-isu Pelanggaran HAM di Papua merupakan propaganda yang dimainkan oleh kelompok ULMWP dan simpatisannya untuk membohongi rakyat Papua pada umumnya, faktanya pemerintah Indonesia melakukan pembangunan SDM, infrastruktur dan ekonomi di tanah Papua,” ujar Yanto Eluay.
Dari perspektif masyarakat adat, Ondoafi Bagaiserwar, Kaleb Sawen, menempatkan generasi muda sebagai salah satu kekuatan utama dalam mempertahankan keharmonisan sosial. Ia mengajak pemuda Kabupaten Sarmi menjadikan nilai adat, Pancasila, dan semangat persaudaraan sebagai landasan dalam menghadapi berbagai pengaruh yang berpotensi memecah belah masyarakat.
“Saya mengajak seluruh generasi muda untuk meneladani semangat persatuan dan perjuangan para pemuda pendahulu bangsa yang telah berkomitmen menjaga keutuhan bangsa Indonesia,” kata Kaleb Sawen.
Ia juga mengingatkan bahwa perbedaan pandangan politik tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan kekerasan. Dialog, musyawarah, dan penghormatan terhadap hukum harus dikedepankan dalam menyelesaikan setiap persoalan. Selain itu, pemuda diharapkan lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak menyebarluaskan informasi provokatif yang belum terverifikasi.
“Setiap perbedaan pandangan hendaknya disikapi secara bijaksana melalui dialog, musyawarah, dan cara-cara damai yang menghormati hukum serta hak setiap warga masyarakat,” pungkas Kaleb Sawen.
Para tokoh berharap masyarakat Papua semakin memperkuat solidaritas sosial dan menjaga ruang kehidupan yang damai. Persatuan, pelestarian budaya, serta partisipasi aktif generasi muda dalam pembangunan menjadi modal penting untuk mewujudkan Papua yang aman, harmonis, dan sejahtera dalam bingkai NKRI.
Ilustrasi bendera setengah tiang. (Antara)