Pendapatan Belanja DKI Terealisasi Rp44,98 Triliun di Triwulan III Tahun 2026

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp44,98 triliun hingga 30 September 2026. Angka tersebut setara 62,95 persen dari target pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp71,45 triliun.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD tak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Menurutnya, penggunaan anggaran harus memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Pramono dalam konferensi pers realisasi APBD Triwulan III Tahun Anggaran 2026 melalui kegiatan Jakarta Budget Talks di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026.

Dalam kesempatan itu, Pemprov DKI memaparkan perkembangan pendapatan dan belanja daerah, kondisi perekonomian, hingga capaian berbagai program prioritas pembangunan.

"APBD bukan semata-mata soal angka, berapa besar yang ditetapkan dan bagaimana pengeluarannya. Yang paling penting adalah apakah layanan publik di Jakarta menjadi semakin baik, kegiatan ekonominya semakin baik dan transparan, serta pembangunannya menjawab kebutuhan warga," kata Pramono.

Berdasarkan laporan hingga akhir September 2026, realisasi belanja daerah DKI Jakarta mencapai Rp40,40 triliun atau 54,39 persen dari total pagu Rp74,29 triliun.

Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp6,46 triliun atau 65,43 persen dari target Rp9,88 triliun. Adapun pengeluaran pembiayaan mencapai Rp2,02 triliun atau 28,74 persen dari pagu Rp7,04 triliun.

Secara keseluruhan, APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp81,33 triliun.

Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang Rp39,33 triliun atau 68,20 persen dari target. Capaian tersebut meningkat 1,29 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Penerimaan pajak daerah juga mengalami pertumbuhan. Hingga Triwulan III 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp34,58 triliun, naik 1,59 persen secara tahunan.

Untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran hingga akhir tahun, Pramono meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program yang telah direncanakan. Namun, percepatan tersebut harus tetap memperhatikan kualitas pekerjaan dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

"Saya secara khusus telah meminta perangkat daerah untuk segera menyelesaikan kegiatan sehingga tidak menumpuk di ujung tahun. Persiapan harus dilakukan lebih awal agar pelaksanaan anggaran berjalan lebih baik," ungkapnya.

Baca Juga: DPR: Anggaran Basarnas Tak Boleh Dikurangi

Anggaran Pendidikan dan Kesehatan

Pemprov DKI mengarahkan belanja daerah untuk memperkuat pelayanan dasar, terutama sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan transportasi publik.

Hingga Triwulan III 2026, realisasi anggaran untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan mencapai Rp4,99 triliun dari total anggaran Rp9,27 triliun.

Sementara itu, anggaran peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terealisasi sebesar Rp4,28 triliun dari pagu Rp7,93 triliun.

Pada sektor perlindungan sosial, realisasi anggaran mencapai Rp829,06 miliar atau 70,42 persen. Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program bagi kelompok masyarakat rentan, termasuk melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), serta pelayanan rehabilitasi sosial.

Pemprov DKI juga melanjutkan penguatan transportasi umum terintegrasi. Realisasi anggaran untuk meningkatkan kualitas dan cakupan transportasi publik tercatat sebesar Rp2,16 triliun.

Dukungan tersebut mencakup pengembangan jaringan transportasi massal serta subsidi pelayanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

Hasilnya, jumlah penumpang ketiga moda transportasi tersebut mencapai 368,4 juta hingga September 2026. Angka ini meningkat 10,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari total tersebut, sekitar 23 juta perjalanan memanfaatkan fasilitas transportasi gratis yang diberikan kepada 15 golongan masyarakat.

Cakupan pelayanan angkutan umum di Jakarta juga telah mencapai 93 persen. Upaya memperluas konektivitas terus dilakukan, termasuk melalui pengembangan jalur LRT Jakarta lintas Velodrome-Manggarai yang diresmikan pada September 2026.

Tak berhenti di situ, Pemprov DKI berencana memperluas penerima manfaat transportasi publik gratis dari 15 menjadi 21 golongan mulai 1 Januari 2027. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperluas akses mobilitas, termasuk bagi pencari kerja dan pendamping penyandang disabilitas.

Di tengah pelaksanaan program pembangunan, perekonomian Jakarta menunjukkan kinerja positif. Pada Triwulan II 2026, ekonomi ibu kota tumbuh 5,52 persen secara tahunan.

Sektor konstruksi menjadi salah satu penopang pertumbuhan tersebut. Selain itu, Indeks Keyakinan Konsumen Jakarta pada Agustus 2026 berada di level 150, mencerminkan optimisme masyarakat terhadap kondisi perekonomian.

Pramono berharap pertumbuhan ekonomi dapat terus diperkuat melalui peningkatan aktivitas usaha dan pembangunan di berbagai sektor.

"Pertumbuhan ini ditopang berbagai lapangan usaha. Saya berharap sektor konstruksi semakin tumbuh karena menunjukkan geliat ekonomi dan optimisme di Jakarta semakin baik," ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Dari sisi stabilitas harga, inflasi Jakarta pada September 2026 tercatat sebesar 2,71 persen secara tahunan. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,28 persen.

Pengendalian inflasi dilakukan melalui empat strategi utama, yakni menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, dan memperkuat komunikasi dengan masyarakat.

Sejumlah langkah yang ditempuh meliputi penyelenggaraan pasar murah, pemberian pangan bersubsidi, kerja sama pasokan dengan daerah lain, serta penguatan distribusi bahan pangan.

Selain menjaga stabilitas harga, Pemprov DKI Jakarta mendorong perputaran ekonomi melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.

Jakarta Fair 2026 mencatat nilai transaksi sebesar Rp8,2 triliun dengan jumlah pengunjung mencapai 6,1 juta orang. Sementara itu, Festival Jakarta Great Sale membukukan transaksi Rp26,8 triliun dengan melibatkan 104 pusat perbelanjaan.

Menurut Pramono, kegiatan tersebut memberikan efek berganda terhadap perekonomian, mulai dari perdagangan, pariwisata, perhotelan, transportasi, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Jakarta sekarang menjadi episentrum event di Indonesia. Kegiatan-kegiatan ini kami fasilitasi karena dampak berganda ekonominya luar biasa," ungkapnya.

Pemprov DKI juga mendukung penyelenggaraan agenda internasional, termasuk Jakarta Running Festival pada 24–25 Oktober 2026. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus memperkuat daya tarik Jakarta sebagai destinasi penyelenggaraan acara berskala besar.

Baca Juga: Pramono Renov Sekolah Seperti Luar Negeri: Fasilitasnya Lengkap, dari Lift hingga Perpustakaan

Angka Kemiskinan Jakarta Turun

Perkembangan positif juga terlihat pada indikator kesejahteraan masyarakat. Persentase penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2026 turun menjadi 3,96 persen, berkurang 0,07 poin persentase dibandingkan September 2025.

Capaian tersebut menjadi catatan penting karena angka kemiskinan Jakarta untuk pertama kalinya berada di bawah empat persen.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Mei 2026 tercatat sebesar 5,79 persen. Angka tersebut turun 0,24 poin persentase dibandingkan Februari 2026.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat menjadi 66,05 persen atau bertambah 0,57 poin persentase.

Untuk memperluas kesempatan kerja, Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan pelatihan keterampilan melalui program Mobile Training Unit dan pelatihan reguler. Program tersebut telah diikuti 6.720 peserta.

Selain pelatihan, pemerintah daerah menggelar bursa kerja yang melibatkan 214 perusahaan dengan total 24.390 lowongan pekerjaan.

Di bidang pembangunan berkelanjutan, sebanyak enam dari 17 tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) telah mencapai target pada 2025. Secara keseluruhan, 65,6 persen indikator SDGs yang dinilai telah memenuhi target.

Posisi Jakarta dalam Oxford Economics Global Cities Index 2026 turut mengalami peningkatan. Ibu kota naik dari peringkat ke-159 pada 2025 menjadi peringkat ke-140 dari 1.000 kota di dunia.

Pramono lantas menilai bahwa berbagai capaian tersebut harus menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Jakarta.

Ia menegaskan, transparansi pengelolaan anggaran dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Pramono juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD DKI Jakarta, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), serta seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan ibu kota.

"Kepercayaan publik menjadi penopang utama untuk memudahkan pembangunan di Jakarta. Karena itu, transparansi dan koordinasi harus terus kita jaga agar penggunaan APBD benar-benar memberikan manfaat bagi warga," pungkas orang nomor satu di DKI tersebut.