Pramono: Pembangunan Jakarta Harus Berpihak pada Masyarakat Kecil

Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menuturkan bahwa pembangunan Ibu Kota harus mengutamakan kepentingan masyarakat, terutama kelompok rentan dan warga dengan keterbatasan ekonomi.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tak cukup diukur dari kemegahan infrastruktur, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Ia mengatakan, kemajuan Jakarta perlu diiringi dengan pemerataan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan sosial. Ketiga aspek itu menjadi fondasi untuk meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus memastikan pembangunan berlangsung secara inklusif.

Pernyataan itu disampaikan Pramono dalam Dialog dan Orasi Kebangsaan bertajuk "Jakarta dan Problematika Kebangsaan" di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Tugas seorang pemimpin yaitu melanjutkan hal-hal baik yang belum selesai, memperbaiki apa yang masih kurang, dan memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat yang nyata," katanya.

Ia menjelaskan, sejak awal memimpin Jakarta bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pemprov DKI telah menetapkan tiga sektor utama yang menjadi perhatian, yakni pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Menurutnya, ketiga prioritas tersebut menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah ingin memastikan bahwa warga dari kelompok ekonomi terbatas tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan layanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup.

Tambahnya, keberpihakan pemerintah juga harus diwujudkan melalui kebijakan yang mendukung pekerja sektor informal, pengemudi transportasi publik, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta generasi muda yang membutuhkan kesempatan untuk berkembang.

Karena itu, pembangunan Jakarta tidak boleh hanya berfokus pada peningkatan daya saing ekonomi. Pemerintah juga perlu memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera.

Dalam kesempatan tersebut, Pramono turut mengajak para alumni GMNI untuk turut berperan dalam mengawal arah pembangunan Jakarta. Ia menilai pengalaman, keahlian, serta jaringan yang dimiliki para alumni dapat menjadi kontribusi penting dalam menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, pembangunan kota membutuhkan keterlibatan berbagai elemen, baik pemerintah maupun masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin pemerataan kesempatan dan kepentingan publik.

"Peran tersebut semakin penting karena masa depan Jakarta tidak hanya ditentukan oleh pemerintah. Ia ditentukan oleh bagaimana pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, komunitas, media, dan seluruh warga bekerja berdasarkan kepentingan bersama," tutur politisi PDI Perjuangan tersebut.

Pramono juga menyoroti pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan publik. Baginya, semangat kebangsaan tidak cukup disampaikan melalui pidato atau kegiatan seremonial, tetapi harus tercermin dalam langkah konkret pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan inklusif.

Ia berharap sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dan berbagai elemen masyarakat dapat memperkuat upaya menjadikan Jakarta sebagai kota global. Namun, ambisi tersebut harus tetap berjalan seiring dengan pemerataan pembangunan, pelestarian lingkungan, dan pemeliharaan identitas kebangsaan.

Pramono menekankan bahwa Jakarta perlu berkembang menjadi kota yang kompetitif di tingkat internasional tanpa mengesampingkan kebutuhan dasar dan kenyamanan hidup warganya.

"Mari kita hadirkan pembangunan yang bukan hanya cepat, tetapi berada di arah yang tepat untuk menjadi kota global yang nyaman bagi warganya, produktif bagi perekonomian, berkelanjutan bagi generasi berikutnya, sekaligus terbuka kepada dunia tanpa kehilangan jati diri sebagai bagian dari Indonesia," tutupnya.

Dialog dan Orasi Kebangsaan tersebut turut dihadiri Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Arief Hidayat, Sekretaris Jenderal DPP Persatuan Alumni GMNI Abdy Yuhana, jajaran pengurus organisasi, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.