APBD DKI Jakarta 2027 Diusulkan Rp82,89 Triliun

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp82,89 triliun. 

Anggaran tersebut meningkat 4,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dari total belanja daerah yang direncanakan mencapai Rp75,04 triliun, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan Rp20,04 triliun untuk sektor pendidikan dan Rp31 triliun untuk pembangunan infrastruktur.

Prioritas anggaran tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, saat membacakan pidato Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta mengenai penyampaian penjelasan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Oktober 2026.

Dalam pemaparannya, Rano menjelaskan bahwa alokasi pendidikan mencapai 26,71 persen dari total belanja daerah. Sementara itu, anggaran infrastruktur mencapai 41,43 persen. Kedua sektor tersebut mendapatkan alokasi di atas batas minimal belanja wajib atau mandatory spending.

"Dengan alokasi tersebut, belanja pendidikan dan infrastruktur sebagai mandatory spending telah melampaui batas minimal yang ditetapkan, yakni sebesar 20 persen untuk pendidikan dan 40 persen untuk infrastruktur dari total Belanja Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027," katanya.

Pendidikan dan Infrastruktur Mendapat Anggaran Puluhan Triliun

Alokasi Rp20,04 triliun untuk pendidikan diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas dan akses layanan pendidikan bagi masyarakat Jakarta. Sementara itu, anggaran infrastruktur sebesar Rp31 triliun menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI memperkuat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas fasilitas publik.

Selain kedua sektor tersebut, kebijakan belanja daerah juga difokuskan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Pada sektor kesehatan, Pemprov DKI memberikan perhatian terhadap penanganan stunting melalui pemberian makanan tambahan, peningkatan pelayanan gizi, serta pengadaan alat penunjang medis di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pemerintah daerah juga merencanakan anggaran untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, menyediakan subsidi pelayanan publik, memperkuat bantuan sosial, dan meningkatkan daya saing perekonomian Jakarta.

Target Pendapatan Daerah 2027 Capai Rp72,62 Triliun

Untuk menopang berbagai program pembangunan tersebut, Pemprov DKI Jakarta menargetkan pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 sebesar Rp72,62 triliun. Angka ini meningkat 4,70 persen dibandingkan target pendapatan dalam Perubahan APBD 2026 yang mencapai Rp69,36 triliun.

Target pendapatan daerah tersebut terdiri atas tiga komponen utama, yaitu pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp58,58 triliun, pendapatan transfer Rp11,16 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp2,88 triliun.

Pendapatan Asli Daerah menjadi komponen terbesar dalam struktur pendapatan RAPBD 2027. Peningkatan pendapatan tersebut diharapkan dapat mendukung pembiayaan program prioritas, memperkuat pelayanan masyarakat, dan menjaga kesinambungan pembangunan Jakarta.

Di samping pendapatan daerah, Pemprov DKI Jakarta merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp10,27 triliun untuk mendukung pelaksanaan program dan pembangunan pada 2027.

Pemprov DKI Siapkan Obligasi Daerah

Penerimaan pembiayaan RAPBD 2027 direncanakan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp4,28 triliun, penerbitan obligasi daerah sebesar Rp4,239 triliun, serta pinjaman daerah sebesar Rp1,75 triliun untuk pembangunan MRT Jakarta.

Penerbitan obligasi daerah direncanakan dilakukan secara bertahap pada 2027 dan 2028, dengan nilai keseluruhan sekitar Rp5,62 triliun.

Dari total tersebut, obligasi senilai Rp4,239 triliun direncanakan diterbitkan pada 2027. Sementara itu, sekitar Rp1,38 triliun sisanya dijadwalkan pada 2028.

Skema pembiayaan ini menjadi salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung kebutuhan pembangunan infrastruktur sekaligus menjaga keberlanjutan pembiayaan program daerah.

Penyusunan RAPBD 2027 menjadi bagian dari strategi Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga kesinambungan program prioritas dan memperkuat fondasi pembangunan menuju Jakarta sebagai kota global serta pusat perekonomian nasional.

Rano Karno berharap penyampaian Raperda APBD 2027 dapat menjadi landasan bagi pembahasan lebih lanjut bersama DPRD DKI Jakarta melalui rapat-rapat komisi.

Ia juga berharap proses pembahasan anggaran antara pihak eksekutif dan legislatif dapat berjalan sesuai jadwal yang telah disepakati, sehingga penetapan APBD 2027 dapat diselesaikan tepat waktu.

"Sinergi eksekutif dan legislatif diharapkan dapat mendukung penyelesaian pembahasan sesuai jadwal yang disepakati, demi mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh warganya," ungkapnya.