Golkar Buka Peluang Koalisi Permanen untuk Dukung Prabowo hingga 2034

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menyatakan partainya akan berada di barisan terdepan dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Golkar juga membuka ruang bagi penguatan koalisi permanen untuk mendukung agenda pembangunan hingga periode pemerintahan 2029–2034.

Pernyataan tersebut disampaikan Idrus dalam acara Kajian Buku MBG dan Prabowonomic di Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026. Ia menilai memasuki tahun ketiga pemerintahan, dinamika politik berpotensi berkembang seiring pembahasan mengenai format dan arah sistem politik ke depan.

Idrus mengatakan Golkar tetap memusatkan perhatian pada keberhasilan pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo. Menurut dia, keberhasilan periode pemerintahan saat ini menjadi bagian penting dari harapan keberlanjutan pembangunan pada periode berikutnya.

"Dan ini sudah bekerja kan? Sejak dari awal bekerja ya dan kami dari Partai Golkar eh tidak ada kata lain kecuali ya membantu sepenuhnya bahkan berada pada bagian terdepan bagaimana suksesnya pembangunan ini, bagaimana suksesnya kepemimpinan Pak Prabowo," kata Idrus.

Baca Juga: CKG Ungkap Gejala Depresi Remaja 4 Kali Lipat Lebih Tinggi Dibanding Dewasa-Lansia

Ia menyebut keberhasilan kepemimpinan Prabowo pada periode 2024–2029 sebagai pijakan untuk melanjutkan agenda pembangunan pada periode 2029–2034. Karena itu, Golkar menyatakan akan terus mendukung kebijakan pemerintah selama masa jabatan berjalan.

Idrus juga mengutip sikap Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menempatkan keberhasilan pembangunan sebagai fokus utama partai. Ia mengatakan Golkar tidak ingin kehilangan arah dari agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas.

"Apapun tidak ada diskusi yang kita pikirkan hanya satu, bagaimana pembangunan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo menuju Indonesia Emas ini harus sukses," ujarnya.

Meski demikian, Idrus memperkirakan dinamika politik dapat mengalami perubahan ketika pemerintahan memasuki tahun ketiga. Ia menilai siklus kepemimpinan lima tahunan kerap diikuti munculnya polarisasi baru, terlebih ketika pembahasan mengenai undang-undang politik mulai menjadi perhatian.

"Nah, oleh karena itu ee memasuki tahun ketiga ini, memang ya memang harus kita sadari dalam siklus kepemimpinan 5 tahunan biasanya ya 3 tahun ee masuk tahun ketiga itu ada mulai muncul polarisasi baru, apalagi sudah dibahas lagi ee apa namanya ini ee undang-undang politik sebagai format permainan ke depan," kata Idrus.

Menurut dia, dinamika tersebut berpotensi memunculkan sejumlah kecenderungan di antara kekuatan politik. Sebagian pihak, kata Idrus, dapat memperkuat dukungan terhadap keberlanjutan pemerintahan Prabowo, sementara pihak lain mungkin mempertimbangkan alternatif konfigurasi politik.

Idrus menggambarkan kemungkinan tersebut sebagai bagian dari dinamika yang lazim muncul dalam perjalanan pemerintahan. Ia menyebut ada pula kelompok yang masih menunggu perkembangan sebelum menentukan sikap politiknya.

"Ya, karena itu dapat kita bayangkan bahwa polarisasi yang akan tercipta itu menuju pada dua hal. Ya, ada yang semakin menguat dan orientasi pemikirannya Bahlil Lahadalia akan terbentuknya koalisi permanen ya untuk melanjutkan kepemimpinan Prabowo ke depan. Dan tentu juga ada juga yang mulai main-main ya cari selingkuhan-selingkuhan lain gitu loh," ujarnya.

Di tengah kemungkinan perubahan tersebut, Idrus menegaskan Golkar memilih memperkuat dukungan terhadap pemerintahan Prabowo. Ia menyampaikan bahwa gagasan koalisi permanen menjadi salah satu opsi yang didorong Bahlil untuk menjaga kesinambungan agenda pembangunan.

"Tetapi bagi Partai Golkar sekali lagi berada pada bagian terdepan bagaimana penguatan ya ee koalisi ini ke depan, bahkan kalau perlu kata Pak Bahlil itu ada koalisi permanen dalam rangka untuk mensukseskan pembangunan sisa masa jabatan ini sebagai eskalator dukungan Partai Golkar menuju periode kedua," kata Idrus.

Pernyataan tersebut menunjukkan posisi politik Golkar yang ingin mempertahankan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo sekaligus mendorong konsolidasi koalisi. Namun, gagasan koalisi permanen yang disampaikan Idrus merupakan pandangan politik partai dan belum dengan sendirinya menunjukkan kesepakatan seluruh partai pendukung pemerintah.

Selain membahas konsolidasi politik, Idrus juga menekankan pentingnya kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat. Ia menyebut orientasi kerakyatan perlu menjadi landasan dalam menjalankan program pembangunan nasional.

"Ah, yang perlu kita prioritaskan adalah rakyat. Karena itu ideologi kerakyatan yang dikedepankan. Yang terkait dengan rakyat, siapapun yang menghambat harus kita hadapi," tuturnya.

Ia turut menyoroti peran Bahlil dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, khususnya di bidang energi. Menurut Idrus, Bahlil mengambil peran sebagai pelaksana kebijakan sekaligus menghadapi pertanyaan dan protes masyarakat terkait implementasinya.

"Dan itu juga yang menginspirasi Ketua Umum Golkar, Pak Bahlil Lahadalia, dengan semangat nasionalisme dan patriotisme siap berada pada bagian terdepan untuk melaksanakan seluruh kebijakan-kebijakan ee Pak Prabowo sebagai decision maker dan Pak dan Pak Bahlil sebagai eksekutor, utamanya di bidang energi," kata Idrus.

Idrus menambahkan, Golkar akan terus mengawal agenda pemerintah dengan menempatkan keberhasilan pembangunan sebagai prioritas. Ia menilai konsolidasi politik dan pelaksanaan kebijakan perlu berjalan beriringan untuk mendukung target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas.