2 Tahun Prabowo-Gibran: Angka Kemiskinan Turun Jadi 8,07 Persen

Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadhana, menyebut jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 920 ribu orang dibandingkan dengan Maret 2025. Capaian ini menjadi salah satu perkembangan dalam upaya pemerintah mengurangi kemiskinan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Pemerintah terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat," ujar Kurnia dalam keterangan di Jakarta.

Selain penurunan angka kemiskinan secara umum, pemerintah juga mencatat perbaikan pada indikator kemiskinan ekstrem. Sepanjang periode 2021–2025, tingkat kemiskinan menurun dari 10,14 persen menjadi 8,47 persen. Sementara itu, persentase penduduk yang mengalami kemiskinan ekstrem berkurang dari 2,14 persen menjadi 0,85 persen.

Baca Juga: Mensesneg Prasetyo Hadi Apresiasi Doa dan Ucapan Selamat untuk Prabowo di Usia ke-75

Pada periode yang sama, tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat yang diukur menggunakan rasio Gini juga mengalami perbaikan, dari 0,384 menjadi 0,375.

Untuk mempertajam penyaluran bantuan, pemerintah mengembangkan sistem perlindungan sosial berbasis data terpadu. Langkah ini ditujukan agar bantuan lebih tepat sasaran sekaligus membantu keluarga penerima manfaat meningkatkan kondisi ekonomi dan keluar dari kemiskinan.

Bantuan Subsidi Upah untuk Menjaga Daya Beli

Selain bantuan sosial, pemerintah menjalankan kebijakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) guna membantu mempertahankan daya beli pekerja.

Pada 2025, program BSU ditargetkan menjangkau sekitar 17 juta pekerja yang memenuhi persyaratan. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama dua bulan, sehingga total bantuan mencapai Rp600.000 yang dibayarkan sekaligus.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk membantu pekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama di tengah berbagai tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga.

Di bidang ketenagakerjaan, pemerintah juga memperluas kesempatan memperoleh pekerjaan melalui Program Magang Nasional bagi lulusan perguruan tinggi. Program ini menargetkan 100.000 peserta pada 2025, kemudian meningkatkan kuotanya menjadi 150.000 peserta pada 2026.

Prabowo Subianto Pimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara (NTVnews)

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada 2025 menunjukkan sekitar 30 persen peserta mendapat tawaran untuk melanjutkan pekerjaan dan diangkat sebagai karyawan tetap di perusahaan tempat mereka menjalani magang.

Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterampilan lulusan perguruan tinggi, mempersiapkan mereka memasuki dunia industri, serta memperbesar peluang mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil.

Pemerintah juga menggunakan Indeks Modal Manusia sebagai salah satu indikator untuk mengukur kualitas pembangunan sumber daya manusia. Pada 2025, indikator tersebut memiliki target sebesar 0,56.

Indeks Modal Manusia digunakan untuk menilai kemampuan serta kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam mendukung produktivitas dan daya saing.

Berbagai kebijakan di bidang perlindungan sosial, ketenagakerjaan, dan pengembangan sumber daya manusia tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menekan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Capaian penurunan kemiskinan ini menjadi salah satu indikator perkembangan sosial-ekonomi selama pemerintahan Prabowo-Gibran, yang genap memasuki dua tahun masa jabatan pada 20 Oktober 2026.