Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026, terkait energi surya. (TV Parlemen)
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming terus memperkuat kemandirian energi selama dua tahun pertama masa jabatan. Sejumlah langkah ditempuh, mulai dari meningkatkan produksi minyak domestik, memperluas penggunaan biodiesel, mengembangkan energi surya, hingga memperluas akses listrik ke daerah terpencil.
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Kurnia Ramadhana, mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun fondasi transformasi nasional di sektor energi.
"Kemandirian energi menjadi salah satu fokus pemerintah dalam meletakkan fondasi transformasi nasional," ujar Kurnia dalam keterangan di Jakarta.
Salah satu capaian yang dicatat pemerintah terjadi pada 2025. Realisasi lifting minyak bumi, termasuk Natural Gas Liquid (NGL), berhasil memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pencapaian itu menjadi yang pertama sejak 2016.
Selain meningkatkan produksi minyak dalam negeri, pemerintah memperkuat penggunaan biodiesel untuk menekan ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).
Sepanjang 2025, penerapan mandatori biodiesel B40 disebut mampu menghemat devisa sebesar Rp130,21 triliun. Kebijakan tersebut kemudian ditingkatkan melalui peluncuran mandatori biodiesel B50 pada Juli 2026.
Baca Juga: Deretan Doa dari Menteri Kabinet Merah Putih untuk Prabowo yang Ulang Tahun Ke-75
Program B50 diproyeksikan menghasilkan penghematan devisa hingga Rp170 triliun. Pemerintah juga menargetkan kebijakan tersebut dapat menghentikan impor solar.
Di sektor energi terbarukan, pemerintah mendorong percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas mencapai 100 gigawatt peak (GWp).
Presiden Prabowo meluncurkan program tersebut pada 25 Agustus 2026. Pada tahap awal, terdapat 14 proyek dengan total kapasitas 5.216 megawatt peak (MWp), atau sekitar 5,2 GWp.
Pemerintah menargetkan kapasitas PLTS nasional mencapai 100 GWp dalam tiga tahun. Program ini menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Perluas Akses Listrik ke Daerah Terpencil
Pemerintah juga melanjutkan pemerataan akses energi melalui Program Listrik Desa (Lisdes), terutama untuk menjangkau masyarakat di wilayah yang belum terhubung dengan jaringan listrik.
Kurnia menyampaikan, pelaksanaan program tersebut sepanjang 2025 telah menjangkau ribuan lokasi dan puluhan ribu pelanggan.
"Sepanjang 2025, program tersebut direalisasikan di 1.516 lokasi dan menjangkau 77.616 pelanggan. Pada 2026, pemerintah melanjutkan pelaksanaan Lisdes untuk memperluas akses listrik hingga ke wilayah terpencil," katanya.
Selain memperluas jaringan listrik, pemerintah mengembangkan pemanfaatan sampah sebagai sumber energi melalui program Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).
Pada April 2026, pemerintah menandatangani perjanjian kerja sama untuk pengembangan PSEL di tiga wilayah prioritas, yakni Denpasar Raya, Kota Bekasi, dan Bogor Raya.
Pemerintah juga menyiapkan percepatan kerja sama di 12 kawasan aglomerasi lainnya untuk mendukung pengembangan PSEL secara nasional.
Berbagai program tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia, menekan ketergantungan terhadap impor, mempercepat pemanfaatan energi terbarukan, serta memastikan akses energi semakin merata bagi masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
