Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Luar Negeri China secara resmi menjatuhkan sanksi tegas berupa larangan masuk serta pembekuan aset terhadap dua pejabat tinggi asing, yakni Menteri Teknologi Informasi dan Komunikasi Paraguay, Gustavo Emigdio Villate Samaniego, serta Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri Belize, Francis Fonseca.
Kebijakan pembatasan tersebut diumumkan langsung oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, di Beijing pada hari Senin (12/10). Pemerintah China menilai kedua pejabat tersebut telah mengambil langkah-langkah yang secara nyata berpihak kepada Taiwan dan mencampuri urusan kedaulatan internal negeri tirai bambu.
"Sejumlah politisi di Paraguay dan Belize secara sukarela menjadi pion bagi otoritas Partai Progresif Demokratik (DPP) dalam upaya mereka mengejar kemerdekaan dengan mencari dukungan dari pihak luar. Kunjungan mereka ke Taiwan serta penerimaan mereka terhadap kekuatan separatis 'kemerdekaan Taiwan' di negara masing-masing merupakan campur tangan serius terhadap urusan dalam negeri China," tegas Mao Ning.
Dalam keterangan resmi yang dirilis oleh Kemenlu China, para politisi dari kedua negara tersebut dituding sengaja mempertahankan hubungan diplomatik dengan wilayah Taiwan demi kepentingan pribadi, serta kerap melontarkan pernyataan bernada negatif yang merugikan kepentingan inti China di kancah global.
Sebagai langkah balasan guna melindungi kedaulatan, keamanan, dan kepentingan nasional, pemerintah China menjatuhkan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 15 Undang-Undang Anti-Sanksi Asing Republik Rakyat China. Adapun poin-poin sanksi yang dijatuhkan meliputi:
- Pembekuan seluruh aset bergerak, tidak bergerak, serta berbagai bentuk kekayaan atau harta benda milik kedua pejabat tersebut yang berada di wilayah China.
- Pelarangan bagi seluruh organisasi maupun individu di dalam wilayah China untuk melakukan segala bentuk kerja sama, transaksi, maupun kegiatan komersial lainnya dengan kedua tokoh tersebut.
- Penolakan penerbitan visa sekaligus pelarangan masuk ke wilayah teritorial China, yang juga mencakup wilayah administratif khusus Hong Kong dan Makau.
Selain isu diplomasi Taiwan, Mao Ning juga menyoroti tindakan para pejabat tersebut yang dituduh turut menyebarkan disinformasi terkait isu keamanan siber. "Mereka juga menyerang dan mencemarkan nama baik China dengan menyebarkan disinformasi mengenai 'serangan siber China', sehingga menimbulkan dampak yang sangat buruk di dunia internasional," ungkapnya.
Pemerintah China menegaskan tidak akan ragu mengambil seluruh langkah hukuman yang diperlukan terhadap pihak manapun yang mendukung gerakan separatis demi menjaga keutuhan wilayahnya. Pihaknya turut mendesak segelintir negara yang hingga kini masih menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan untuk segera menghentikan dukungannya agar tidak terjebak dalam isolasi politik internasional.
Berdasarkan catatan historis kunjungan, Menteri TIK Paraguay Gustavo Villate sebelumnya diketahui sempat mengunggah ucapan selamat memperingati "Hari Nasional Taiwan" melalui akun media sosial X miliknya, serta tercatat hadir dalam pelantikan pemimpin Taiwan, Lai Ching-te, pada Mei 2024 lalu.
Hal serupa juga dilakukan oleh Menlu Belize Francis Fonseca yang turut menghadiri pelantikan Lai Ching-te pada 2024, menyusul kunjungan kerjanya ke pulau tersebut pada Maret 2022. Bahkan, pada September 2026 lalu, Francis sempat menerima kunjungan pejabat tinggi luar negeri Taiwan, Lin Chia-lung, di Belize untuk membahas perluasan kerja sama perdagangan bilateral serta dukungan terhadap partisipasi internasional Taiwan.
Hingga saat ini, tercatat hanya tersisa 12 negara di seluruh dunia yang masih mempertahankan hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, yang meliputi Belize, Guatemala, Paraguay, Haiti, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Kepulauan Marshall, Palau, Tuvalu, Eswatini, hingga Vatikan.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
