Pemimpin junta Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing saat menghadiri parade militer memperingati 78 tahun angkatan bersenjata Myanmar di Naypyidaw, Myanmar, Kamis, 31 Juli 2025. (Antara)
Ntvnews.id, Washington D.C - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai membuka komunikasi langsung dengan pemerintahan Myanmar yang didukung militer. Langkah ini menandai perubahan pendekatan Washington setelah bertahun-tahun berupaya mengisolasi para petinggi militer Myanmar sejak kudeta pada 2021.
Dilansir dari AFP, Sabtu, 10 Oktober 2026, Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Intelijen dan Riset, Michael Vance, menjadi salah satu pejabat penting dalam upaya pendekatan tersebut. Berdasarkan keterangan tujuh pejabat aktif dan mantan pejabat serta sejumlah pihak yang mengetahui kebijakan itu, pembicaraan awal berfokus pada penutupan pusat penipuan daring di Myanmar yang menyasar warga Amerika Serikat.
Meski demikian, pembahasan antara kedua pihak berpotensi berkembang ke persoalan lain, termasuk peluang bagi AS untuk mengakses cadangan logam tanah jarang yang dimiliki Myanmar.
Vance diketahui bertemu dengan pemimpin Myanmar, Min Aung Hlaing, di Naypyidaw pada 15–16 September 2026. Pertemuan tersebut menjadi kontak tingkat tertinggi antara Washington dan pemerintahan militer Myanmar sejak kudeta lima tahun lalu.
“Pertemuan itu bertujuan mengupayakan pembebasan pengusaha AS Adam Castillo, sekaligus membuka peluang keterlibatan lebih luas antara kedua negara,” kata empat sumber yang mengetahui yang mengetahui pembicaraan tersebut, dikutip dari Channel News Asia, Kamis, 8 Oktober 2026.
Baca Juga: Trump Pastikan AS Tak Serang Iran sebelum Pemilu Paruh Waktu
Salah satu agenda utama komunikasi tersebut adalah mendorong pemerintah Myanmar menindak pusat-pusat penipuan yang beroperasi di wilayahnya. Berbagai modus dijalankan dari lokasi tersebut, termasuk penipuan berkedok hubungan romantis yang dilaporkan menyebabkan kerugian hingga miliaran dolar bagi warga AS.
Dua sumber yang mengetahui persoalan tersebut menyebut Biro Investigasi Federal (FBI) telah menjalin komunikasi langsung dengan otoritas Myanmar untuk membahas kejahatan siber itu.
Namun, sejumlah peneliti menilai upaya pemberantasan penipuan daring menghadapi tantangan karena banyak operasinya berlangsung di wilayah yang dikuasai kelompok milisi. Sebagian keuntungan dari kegiatan ilegal tersebut juga disebut mengalir kepada militer Myanmar, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai keseriusan pemerintah dalam memberantasnya.
Selain persoalan kejahatan siber, pejabat AS turut membicarakan kemungkinan akses terhadap cadangan logam tanah jarang berat Myanmar. Komoditas tersebut merupakan bahan penting dalam pembuatan kendaraan listrik dan turbin angin.
Kendati demikian, sebagian besar cadangan itu berada di kawasan yang dikuasai kelompok bersenjata etnis yang berperang melawan pemerintahan militer Myanmar. Di sisi lain, Tiongkok sebagai importir utama berpotensi memandang keterlibatan AS dalam sektor tersebut sebagai tantangan.
Di tengah upaya Washington mengurangi ketergantungan pada Tiongkok dalam rantai pasok mineral strategis, potensi sumber daya Myanmar tetap menjadi salah satu isu yang dibahas dalam komunikasi kedua negara.
Pendekatan Baru di Tengah Catatan Pelanggaran HAM
Presiden Amerika Serikat Donald Trump (Antara)
Perubahan kebijakan Washington berlangsung ketika Min Aung Hlaing masih berada di bawah sanksi AS atas pelanggaran hak asasi manusia. Tuduhan tersebut antara lain berkaitan dengan pembunuhan massal dan pengusiran ratusan ribu warga Rohingya pada 2016–2017, yang oleh pemerintah AS dinyatakan sebagai genosida.
Kurang dari dua pekan setelah kunjungan Vance, militer Myanmar melancarkan serangan udara terhadap sebuah pasar yang ramai di Negara Bagian Rakhine. Pejabat hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan serangan tersebut menewaskan lebih dari 50 orang dan melukai puluhan lainnya.
Kementerian Luar Negeri AS menyatakan Washington tetap berkomunikasi dengan berbagai kelompok di Myanmar mengenai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan negaranya. Dalam komunikasi tersebut, AS juga menyampaikan tuntutan agar kekerasan dihentikan dan tahanan politik dibebaskan.
“Kita tidak menyelesaikan masalah dengan mengabaikannya. Kita menyelesaikan masalah dengan menghadapinya,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Tommy Pigott.
Setelah kudeta pada 2021, pemerintahan Presiden AS saat itu, Joe Biden, membekukan aset Myanmar di Federal Reserve Bank of New York. Washington juga menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pejabat militer serta perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan militer Myanmar.
Setahun kemudian, Kongres AS mengesahkan dukungan nonmematikan bagi kelompok oposisi. Bantuan tersebut mencakup pendanaan untuk sistem peringatan dini serangan udara dan pemberian insentif bagi personel militer Myanmar yang bersedia membelot.
Namun, sebagian besar program itu kemudian dipangkas dalam reformasi bantuan luar negeri yang dijalankan pemerintahan Trump pada 2025.
Anggota DPR AS dari Partai Demokrat, Gregory Meeks, mengkritik perubahan pendekatan tersebut. Ia menilai kebijakan itu bertentangan dengan kepentingan dan nilai-nilai yang selama ini dijunjung Amerika Serikat.
Sementara itu, pemerintahan Myanmar yang terbentuk setelah pemilu yang dinilai tidak kredibel oleh kelompok hak asasi manusia dilaporkan menggunakan jasa pelobi untuk memperjuangkan kepentingannya di Washington.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
