Pemerintah Percepat Pendataan Rumah Rusak Pascagempa NTT.
Ntvnews.id, Jakarta - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melaporkan sebanyak 299 rumah warga serta sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,1 yang mengguncang kawasan Sumba Barat Daya pada 4 Oktober 2026.
Kepala BPBD NTT, Mahidin Sibarani, menyampaikan di Kupang pada Selasa bahwa berdasarkan hasil pemutakhiran data per Selasa (6/10) pukul 08.00 WITA, dampak guncangan ini dirasakan di tiga wilayah kabupaten, yakni Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan Sumba Timur.
“Data sementara yang kami terima, terdapat satu orang mengalami luka-luka dan 299 Kepala Keluarga (KK) terdampak atau menderita akibat gempa,” katanya.
Peristiwa gempa bumi bermagnitudo 6,1 tersebut terjadi pada 4 Oktober 2026 pukul 06.55 WITA dengan pusat gempa berada di kedalaman 10 kilometer, berjarak sekitar 14 kilometer sebelah barat daya Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya. Berdasarkan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa bumi darat tersebut dipastikan tidak memicu potensi tsunami.
Dari total 299 bangunan rumah yang dilaporkan terdampak, rincian tingkat kerusakan mencakup 4 rumah rusak berat, 13 rumah rusak sedang, serta 282 rumah mengalami rusak ringan.
Selain sektor permukiman warga, kerusakan infrastruktur publik juga tercatat melanda berbagai fasilitas penting. BPBD NTT mencatat terdapat 7 fasilitas kesehatan, 9 fasilitas pendidikan, 8 rumah ibadah, dan 2 bangunan kantor yang turut terdampak guncangan gempa.
Mahidin menegaskan bahwa angka dan rincian kerusakan tersebut bersifat dinamis dan masih akan terus diperbarui secara berkala seiring dengan berjalannya proses pendataan di lapangan.
“Kami terus melakukan pemutakhiran data bersama BPBD kabupaten dan pihak terkait untuk memastikan seluruh dampak gempa dapat teridentifikasi,” ujarnya.
Menutup keterangannya, pihak BPBD mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan, tetap tenang, serta senantiasa merujuk pada informasi resmi dari instansi pemerintah guna menghindari penyebaran berita bohong atau informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
