Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, bersama Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menggelar rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kantor Daops Manggala Agni, Senin, 24 Agustus 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Pontianak - Menteri Kehutanan Raja Antoni menyiapkan sebanyak 5.000 aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Kehutanan untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi yang menjadi prioritas.
Raja Antoni mengatakan pengerahan personel tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyampaikan hal itu saat meninjau kondisi karhutla di Rasau Jaya, Kalimantan Barat, Senin, 24 Agustus 2026.
"Saya hadir di Kalimantan Barat hari ini diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan apa yang menjadi perintah beliau berjalan dengan baik. Untuk mengatasi Karhutla kita mengerahkan 5.000 ASN Kemenhut," kata Raja Antoni.
Menurut Raja Antoni, dinamika karhutla yang terus berubah membuat pemerintah perlu memperkuat personel di lapangan. Langkah tersebut sekaligus dilakukan untuk memastikan instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai penanganan karhutla dapat terlaksana secara optimal.
Baca Juga: Menhut Tekankan Pemantauan Hotspot untuk Cegah Karhutla Meluas
Menhut Raja Juli tinjau kebakaran di hutan Kalimantan (Dok: ntvnews)
Dari 5.000 ASN yang disiapkan, sekitar 2.200 personel akan ditugaskan di tiga provinsi di Kalimantan yang masuk dalam wilayah prioritas pengendalian karhutla.
Untuk Kalimantan Barat, Kementerian Kehutanan akan mengirimkan 700 ASN dari daerah yang kondisi karhutlanya relatif tidak terdampak. Personel tersebut akan membantu memperkuat penanganan kebakaran di wilayah Kalimantan Barat.
"Khusus untuk di Kalimantan Barat akan ada 700 ASN dari daerah-daerah yang tidak terlalu terdampak karhutla, akan kita kirim ke sini," ujarnya.
Selain mengerahkan tambahan ASN, Kementerian Kehutanan juga menugaskan pejabat eselon I untuk berkantor langsung di enam provinsi prioritas. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Baca Juga: Menhut Dorong Penambahan Sumur Bor untuk Perkuat Penanganan Karhutla
Menhut RI Raja Antoni saat meninjau penanganan karhutla di Rasau Jaya Satu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (24/8/2026). (Antara)
Raja Antoni menjelaskan keberadaan pejabat tersebut diperlukan untuk mempercepat koordinasi dan menyesuaikan langkah penanganan dengan perkembangan titik panas di lapangan. Ia menyebut kondisi hotspot dapat berubah dengan cepat sehingga respons harus mengikuti situasi terkini.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada TNI, Polri, Manggala Agni Kementerian Kehutanan, serta berbagai unsur lain yang terlibat dalam pengendalian karhutla. Upaya tersebut dilakukan melalui operasi di darat dan udara.
"Alhamdulillah, berkat kerja sama semua pihak, TNI, Polri, di darat maupun di udara, termasuk teman-teman Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang berjuang tanpa lelah," katanya.
Berdasarkan data per malam 23 Agustus 2026, Raja Antoni menyebut masih terdapat 28 titik hotspot di Kalimantan Barat. Namun, jumlah tersebut masih dapat berubah mengikuti perkembangan karhutla di lapangan.
"Sekali lagi, ini sangat dinamis," ujar Raja Antoni.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
