Pemerintah Targetkan Cetak 10.000 Hektare Sawah Baru di Maluku Utara

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi mematok target ambisius untuk mencetak 10.000 hektare (Ha) sawah baru di kawasan transmigrasi Provinsi Maluku Utara. Langkah ini diambil sebagai strategi besar untuk mendongkrak ekonomi masyarakat lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga, mengungkapkan bahwa dari total target 10.000 hektare tersebut, saat ini realisasinya baru mencapai sekitar 1.900 hektare. Ia menegaskan bahwa perluasan lahan pertanian ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam membuka kawasan transmigrasi baru.

"Peluang cetak sawah baru terpenuhi bila ada kawasan baru transmigrasi. Jika pemerintah daerah sepakat membuka kawasan baru, selanjutnya akan segera kami koordinasikan dengan Kementerian Pertanian," ujar Viva Yoga, 24 Agustus 2026.

Rakor tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Malut, Samsuddin Abdul Kadir, serta para kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi dan sekretaris daerah dari Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur.

Dalam pertemuan tersebut, terungkap fakta bahwa produktivitas beras di Maluku Utara saat ini belum mampu mencukupi kebutuhan domestik. Akibatnya, pasokan beras dan sembako untuk wilayah Ternate dan sekitarnya masih harus didatangkan dari luar provinsi.

Baca Juga: Kala Anak Nasabah PNM Mekaar Berkata “Orang Tua Saya Berjuang di Sawah, Saya Berjuang di Sekolah”

Sejumlah kendala klasik masih membayangi sektor pertanian di sana, mulai dari persoalan irigasi, dampak limbah pertambangan, hingga ancaman banjir. Viva Yoga menyatakan bahwa pihaknya telah menyerap aspirasi dan keluhan dari para pejabat daerah tersebut untuk dicarikan solusinya.

"Program cetak sawah ini tak sekadar untuk meningkatkan produksi atau swasembada beras, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dengan memprioritaskan tenaga kerja dari masyarakat lokal," tambah mantan anggota Komisi IV DPR tersebut.

Lebih lanjut, Viva Yoga menjelaskan bahwa program cetak sawah di luar Pulau Jawa, khususnya di kawasan transmigrasi, menjadi sangat krusial. Hal ini dikarenakan laju alih fungsi lahan sawah di Pulau Jawa yang mencapai 100.000 hektare setiap tahunnya akibat pembangunan perumahan, pabrik, dan infrastruktur umum.

Namun, ia memberikan catatan kritis bahwa mencetak sawah tidak boleh dilakukan secara serampangan tanpa dukungan infrastruktur dasar yang memadai.

"Jangan sampai cetak sawah lalu tidak ada saluran irigasi dan bendungan. Jadi, saat cetak sawah, secara paralel juga akan dibangun infrastruktur vital untuk menyediakan sumber air," tegasnya.

Guna memastikan keberhasilan program ini, Kementerian Transmigrasi memastikan akan terus bersinergi secara lintas sektoral dengan Kementerian Pertanian untuk urusan teknis agraria dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan infrastruktur pengairan.