Kementrans Berangkatkan 1.476 Peserta TEP 2026 ke 53 Kawasan Transmigrasi, Fokus pada Aksi Nyata

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menjelaskan, seluruh lokasi tersebut merupakan bagian dari 154 kawasan transmigrasi prioritas pemerintah yang sebelumnya telah dipetakan melalui pelaksanaan TEP 2025.

Menurut Iftitah, terdapat perbedaan mendasar antara pelaksanaan TEP tahun ini dengan tahun sebelumnya. Jika pada 2025 peserta lebih berfokus pada riset dan pemetaan potensi ekonomi, maka pada 2026 mereka ditugaskan untuk merealisasikan hasil pemetaan tersebut melalui berbagai aksi nyata di lapangan.

“Yang membedakan tahun lalu dengan tahun ini adalah tidak hanya riset dan pemetaan potensi ekonomi, tetapi mereka juga melakukan aksi nyata,” kata Iftitah seusai pelepasan TEP 2026 di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan para peserta telah memperoleh dukungan untuk menindaklanjuti hasil pemetaan yang dilakukan pada tahun lalu. Kegiatan yang dijalankan nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing kawasan transmigrasi.

Selain itu, sejumlah tim juga akan menyusun studi kelayakan beserta dokumen proyek yang siap ditawarkan kepada calon investor sebagai upaya mendorong pengembangan usaha di kawasan transmigrasi.

"Untuk melakukan aksi nyata, mereka dibekali sejumlah dana yang nanti mereka bisa tinjau sendiri yang hasil dari output kemarin, kemudian mereka melakukan aksi tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di kawasan transmigrasi," ujar dia.

Pelepasan peserta TEP 2026 digelar di Balai Kartini, Jakarta. Prosesi tersebut ditandai dengan penyerahan bendera Merah Putih secara simbolis oleh Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara bersama Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi kepada perwakilan dari 10 perguruan tinggi mitra.

Sepuluh perguruan tinggi utama yang terlibat dalam program ini meliputi Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), IPB University, Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Brawijaya (UB), dan Universitas Hasanuddin (Unhas).

Selain berasal dari 10 kampus mitra utama tersebut, peserta TEP 2026 juga berasal dari sekitar 140 perguruan tinggi lain di seluruh Indonesia.

Iftitah mengungkapkan anggaran pelaksanaan TEP 2026 mencapai Rp226 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp176 miliar. Kenaikan tersebut dilakukan meski pagu anggaran Kementerian Transmigrasi mengalami efisiensi dari sekitar Rp1,9 triliun menjadi Rp1,2 triliun.

Menurutnya, program TEP tetap menjadi prioritas pemerintah karena merupakan bagian dari transformasi pembangunan kawasan transmigrasi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan implementasi langsung di lapangan.

Lebih lanjut, Iftitah meminta seluruh peserta turut membantu mengidentifikasi persoalan infrastruktur yang ditemukan selama bertugas, termasuk memastikan apakah usulan perbaikan jalan telah masuk dalam sistem pemerintah.

“Kalau melihat jalan rusak, jangan hanya diambil gambarnya. Cari jalan keluarnya, bantu menyampaikan laporannya, kemudian bisa dikawal sudah sampai di mana,” ucapnya.

Ia menegaskan pembangunan kawasan transmigrasi tidak dapat dilakukan oleh Kementerian Transmigrasi sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga masyarakat.

Sementara itu, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menuturkan TEP 2026 dirancang untuk menghasilkan implementasi nyata sebagai tindak lanjut dari pemetaan dan rekomendasi yang telah dihasilkan pada pelaksanaan tahun sebelumnya.

“Tujuan program tim tidak hanya sekadar memetakan masalah seperti yang dilakukan pada tahun 2025. Kami juga mengusung semangat untuk implementasi dan aksi nyata di lapangan,” ucap Viva.

Menurut Viva, para peserta akan menghasilkan berbagai luaran, mulai dari purwarupa, desain program, model pengembangan kawasan, hingga pendampingan yang dapat langsung diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Tak hanya itu, program ini juga diharapkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan strategis berbasis temuan lapangan serta rancangan pemberdayaan masyarakat yang aplikatif.

“Jadi tidak berhenti pada identifikasi persoalan, tetapi bergerak pada penyelesaian masalah melalui implementasi program yang terukur dan berdampak langsung kepada masyarakat,” tutur Viva.

Ia menambahkan proses rekrutmen peserta TEP 2026 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2026. Tahapan seleksi meliputi penetapan kriteria peserta, verifikasi administrasi, penilaian proposal, hingga penetapan tim melalui rapat pleno yang melibatkan Kementerian Transmigrasi dan perguruan tinggi.

Melalui pelaksanaan TEP 2026, pemerintah berharap penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di kawasan transmigrasi dapat memperkuat aktivitas ekonomi, meningkatkan kualitas layanan dasar, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.